GENREPUBLIKA.COM|Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun langsung ke wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT), 11 hari setelah bencana mengguncang Pulau Flores. Namun, Prabowo mengungkap bahwa keterlambatan kunjungan tersebut bukan karena pemerintah mengabaikan kondisi korban, melainkan keputusan yang sengaja diambil agar penanganan darurat di lapangan tidak terganggu.
Prabowo menjelaskan, kehadiran pejabat pusat di tengah situasi darurat berpotensi membuat konsentrasi aparat dan pemerintah daerah terpecah. Menurut dia, pada fase awal bencana, tenaga di lapangan seharusnya diprioritaskan untuk melakukan evakuasi, memberikan pelayanan kepada korban, serta menyalurkan bantuan. "Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi melayani rakyat langsung," ujar Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan gempa di Nagekeo, Rabu (26/8/2026).
Menurut Prabowo, kedatangan pejabat pusat juga dapat membuat aparat daerah harus mengalokasikan waktu untuk urusan penyambutan dan pendampingan. Karena itu, Presiden memilih memantau perkembangan dari Jakarta sembari memastikan bantuan pemerintah tetap bergerak menuju wilayah terdampak. Pemerintah memang telah mengerahkan pejabat terkait, personel TNI-Polri, serta bantuan logistik sejak hari pertama gempa. Hingga 16 Agustus, lebih dari 3.500 personel TNI-Polri telah dikerahkan dan bantuan logistik tahap awal sebanyak 27 ton dikirim ke Flores.
Prabowo kemudian datang langsung ke Nagekeo untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus mengevaluasi penanganan bencana. Setibanya di wilayah tersebut, ia langsung memimpin rapat koordinasi di Posko Penanganan Bencana di Markas Batalyon Teritorial Pembangunan Yon TP 834/Wakanga Mere, Desa Tonggurambang, Mbay, Kabupaten Nagekeo. Kunjungan itu juga dimaksudkan untuk memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur penanganan bencana berjalan efektif.
Gempa bumi berkekuatan M7,7 mengguncang Flores pada Sabtu (15/8/2026) dan berdampak pada sejumlah wilayah di NTT. BNPB mencatat hingga Selasa (25/8), korban meninggal dunia mencapai 103 orang, sementara 1.666 orang mengalami luka-luka. Data tersebut masih dapat berubah seiring proses pemutakhiran laporan dari daerah terdampak.
Di sisi lain, pemerintah memastikan penanganan tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Sekretariat Negara menyebut bantuan logistik dan perlengkapan telah disalurkan sejak 15 hingga 24 Agustus, antara lain lebih dari 204 ton sembako, makanan siap saji, air mineral, obat-obatan, tenda, selimut, matras, peralatan komunikasi, hingga dua unit rumah sakit lapangan. Pemerintah juga menyiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara bertahap.
Sebelumnya, pada 23 Agustus, Prabowo juga telah mengevaluasi penanganan dan pemulihan pascagempa NTT dalam rapat bersama jajaran menteri, Panglima TNI, dan para kepala staf angkatan di Hambalang. Pemerintah menyatakan dukungan terhadap wilayah terdampak terus dikawal, termasuk melalui pengiriman bantuan menggunakan jalur udara.
Dengan demikian, keputusan Prabowo tidak langsung datang ke lokasi bencana sejak hari pertama disebut sebagai upaya menjaga fokus penanganan di lapangan. Presiden memilih memastikan bantuan dan koordinasi berjalan terlebih dahulu, sebelum kemudian turun langsung untuk mengecek kondisi warga serta mengevaluasi penanganan bencana.