GEN REPUBLIKA.COM | Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis non-subsidi yang berlaku akhir Agustus 2026 memicu perbincangan luas di masyarakat. Pemerintah menegaskan, langkah ini murni respons terhadap guncangan pasar energi dunia akibat ketegangan geopolitik global, bukan kebijakan yang mengabaikan kepentingan rakyat.
Pemicu: Lonjakan Minyak Dunia Akibat Konflik
Kenaikan bermula dari eskalasi ketegangan di Timur Tengah dan gangguan jalur strategis Selat Hormuz, tempat melintasnya 18–20 juta barel minyak per hari. Harga minyak Brent melonjak dari rata-rata US$70 per barel menjadi di atas US$120 per barel, atau naik sekitar 39% dalam waktu singkat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan, penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan langkah wajar mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah.
BBM Subsidi Tetap Terjaga, Tidak Naik Sama Sekali
Pemerintah memastikan jenis BBM yang paling banyak dipakai masyarakat tidak mengalami perubahan harga:
Pertalite: tetap Rp10.000/liter
Biosolar: tetap Rp6.800/liter
Penyesuaian hanya menyentuh BBM non-subsidi:
- Pertamax: Rp12.300 → Rp16.250/liter (+32%)
- Pertamax Green 95: Rp12.900 → Rp17.000/liter (+31%)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, APBN tetap berfungsi sebagai peredam untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, sepanjang tahun 2026.
Fakta: Kenaikan di Indonesia Lebih Rendah Dibanding Negara Tetangga
Data per akhir Agustus 2026 menunjukkan posisi Indonesia tetap terkendali:
Negara Harga RON 95 (setara Rp/liter) - Kenaikan sejak krisis
Vietnam Rp15.981 +20%
Malaysia Rp16.499 +58% (non-subsidi)
Indonesia Rp16.600 +31%
Filipina Rp21.778 +58%
Thailand Rp25.646 +28%
Singapura Rp41.827 + -
Dari data tersebut, harga BBM di Indonesia berada di peringkat ketiga termurah se-ASEAN. Persentase kenaikan di Filipina dan Malaysia bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan di Indonesia.
Komitmen Jaga Stabilitas Domestik
"Kenaikan ini adalah gelombang yang datang dari luar, dirasakan seluruh dunia. Namun di Indonesia, rakyat tetap dilindungi: BBM subsidi tidak bergerak, dan kenaikan jenis non-subsidi jauh lebih rendah dibanding negara tetangga," ujar Bahlil.
Pemerintah juga memperketat pengawasan distribusi dan penindakan terhadap spekulasi harga agar dampak penyesuaian tidak menyebar ke sektor lain yang tidak perlu.