Sejumlah pejabat terlihat hadir di Istana Kepresidenan. Di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Presiden Prabowo meminta pembaruan terkait kondisi keuangan BPJS Kesehatan untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan program tersebut.
“Presiden ingin di-update, bagaimana kondisi keuangan BPJS 2027 dan seterusnya karena itu harus diperbaiki,” kata Budi di Istana Kepresidenan, Senin (28/9/2026).
Budi menyebut pemerintah sebelumnya telah menyetujui dukungan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan. Menurutnya, dukungan tersebut, bersama koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi keuangan BPJS pada tahun ini.
Namun, Budi menegaskan bahwa pembenahan tidak cukup hanya dilakukan dari sisi keuangan. Pemerintah juga ingin memastikan peningkatan kemampuan finansial BPJS diikuti dengan perbaikan kualitas pembayaran kepada rumah sakit dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau bisa perbaikannya bukan hanya keuangannya saja, tetapi bagaimana BPJS bisa meningkatkan kualitas pelayanannya ke rumah sakit, kualitas pembayarannya ke rumah sakit dan rumah sakit bisa meningkatkan kualitas pelayanannya ke masyarakat,” ujarnya.
Menurut Budi, peningkatan pembayaran kepada rumah sakit harus memberikan dampak langsung terhadap kualitas layanan yang diterima peserta BPJS Kesehatan.
Pemerintah, lanjutnya, tidak ingin peningkatan pembayaran kepada rumah sakit tidak diikuti dengan perbaikan akses layanan. Ia menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait antrean panjang maupun kesulitan mendapatkan pelayanan menggunakan BPJS Kesehatan.
“Jangan sampai kita sudah tingkatkan pembayarannya, tapi masyarakat antreannya tetap lama, masyarakat dibeda-bedakan kalau BPJS lebih sulit aksesnya,” kata Budi.
Selain persoalan akses, kualitas pelayanan rumah sakit juga menjadi perhatian pemerintah. Berbagai keluhan masyarakat mengenai layanan kesehatan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi yang disampaikan dalam rapat terbatas bersama Presiden.
“Yang penting di situ,” ujar Budi.
BPJS Disebut Defisit Rp2 Triliun per Bulan
BPJS Kesehatan diketahui masih menghadapi tekanan defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan. Kondisi itu terjadi karena nilai klaim atau pembayaran layanan kesehatan yang harus ditanggung BPJS lebih besar dibandingkan penerimaan dari iuran peserta.
Dalam sehari, BPJS Kesehatan melayani sekitar 2 juta transaksi kesehatan dengan nilai mencapai sekitar Rp500 miliar. Jika dihitung dalam satu bulan, pembayaran layanan kesehatan mencapai sekitar Rp16 triliun, sementara penerimaan dari iuran peserta berada di kisaran Rp14 triliun.
Untuk mengatasi tekanan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara segera menerbitkan aturan terkait pencairan dukungan anggaran Rp20 triliun.
Tambahan pendanaan tersebut dinilai diperlukan untuk membantu menutup tekanan defisit yang masih dialami BPJS Kesehatan.
“Ya kita akan advokasi, kita akan audiensi kepada Pak Menkeu. Surat sudah kita tulis kemudian Pak Menkeu bisa mengeluarkan Permenkeu supaya yang Rp20 triliun bisa segera cair. Mohon doanya,” ujar Pujo kepada awak media di sela-sela Media Workshop di Bandung, Rabu (16/9/2026).