GEN REPUBLIKA | PONTIANAK — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memperluas jangkauan di Kalimantan Barat. Hingga Juni 2026, program prioritas nasional tersebut tercatat sudah menjangkau 1.009.285 penerima manfaat di berbagai wilayah Kalbar.
Penerimanya juga cukup beragam. Bukan cuma siswa sekolah, tetapi mencakup balita non-PAUD, bayi pada kelompok usia tertentu, anak PAUD dan TK, ibu hamil, hingga ibu menyusui.
Jadi, cakupan MBG di Kalbar memang tidak sekadar urusan makan siang anak sekolah. Program ini diarahkan untuk menjangkau sejumlah kelompok yang membutuhkan dukungan asupan gizi.
Didukung 510 SPPG
Untuk menjalankan program tersebut, Kalimantan Barat kini didukung oleh 510 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.
Kota Pontianak menjadi wilayah dengan jumlah SPPG terbanyak, yaitu 84 unit dengan sekitar 170.091 penerima manfaat.
Berikutnya ada Kabupaten Kubu Raya dengan 73 SPPG dan 170.602 penerima manfaat, kemudian Kabupaten Sambas dengan 60 SPPG yang melayani sekitar 120.256 penerima manfaat.
Kalau dilihat dari skalanya, distribusi MBG di Kalbar sudah masuk level yang cukup besar. Tantangannya pun ikut naik: bukan cuma soal memperbanyak penerima, tetapi memastikan layanan berjalan tertib dan tepat sasaran.
Bukan Cuma Soal Makanan
Pelaksanaan MBG juga mulai mendapat perhatian dari sisi tata kelola dan pengelolaan keuangan SPPG.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat menyebut pelatihan pengelolaan keuangan telah diberikan kepada seluruh SPPG.
Langkah ini penting karena semakin besar skala program, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem administrasi dan pembukuan yang rapi.
Sederhananya, makanan bergizi harus jalan, tetapi pengelolaan dananya juga harus jelas.
Selain itu, dampak MBG terhadap perbaikan gizi anak sekolah dan perkembangan UMKM lokal juga dinilai perlu dikaji lebih lanjut.
Anggaran Capai Rp245,19 Miliar
Dari sisi anggaran, penyaluran dana MBG di Kalbar tercatat berlangsung setiap bulan sejak Januari hingga Agustus 2026.
Khusus pada Agustus 2026, realisasi anggarannya mencapai sekitar Rp245,19 miliar.
Dengan nominal sebesar itu, transparansi dan akuntabilitas tentu menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
Karena itu, Kanwil DJPb Kalbar bersama Balai Diklat Keuangan Pontianak mengembangkan sistem pembukuan digital untuk membantu SPPG mengelola laporan keuangan.
Ada Sistem AKSIS
Sebelumnya, pengelolaan pembukuan SPPG didukung melalui aplikasi KAPUAZ. Pada September 2026, sistem tersebut dikembangkan menjadi versi berbasis web bernama AKSIS.
Sistem ini dirancang agar proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan SPPG bisa dilakukan dengan lebih tertib.
Dengan digitalisasi tersebut, pengelolaan dana diharapkan menjadi lebih mudah dipantau sekaligus memperkuat transparansi dalam pelaksanaan MBG.
Tantangan Berikutnya: Buktikan Dampaknya
Capaian lebih dari satu juta penerima menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG di Kalbar sudah memiliki skala yang cukup luas.
Namun, pekerjaan rumahnya belum selesai.
Ke depan, evaluasi tidak hanya perlu melihat berapa banyak penerima manfaat, tetapi juga apakah program tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap kondisi gizi anak, kelompok penerima lainnya, serta perekonomian masyarakat di sekitar SPPG.
Termasuk bagaimana program ini ikut membuka peluang bagi UMKM lokal melalui kebutuhan bahan pangan dan rantai pasok.
Jadi, kalau selama ini ukuran keberhasilan MBG sering dilihat dari jumlah penerima dan SPPG, tahap berikutnya adalah melihat impact-nya.
Karena ujung-ujungnya bukan cuma soal berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
