GENREPUBLIKA.COM | Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hasil survei terbaru menunjukkan kepuasan dan kepercayaan publik masih tinggi. Survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) mencatat 80,7 persen responden puas terhadap kinerja kepemimpinan Prabowo, sementara tingkat kepercayaan publik mencapai 82,1 persen. Survei dilakukan pada 8-20 September 2026 di 36 provinsi, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 3,1 persen.
Angka ini menjadi kabar baik bagi program-program yang menyentuh masyarakat langsung. Sebanyak 79,1 persen responden puas terhadap eksekusi dan keberpihakan pemerintah pada program kerakyatan. Pada penanganan kemiskinan, kepuasan juga 79,1 persen. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan keberlanjutan dari 71,8 persen responden. Ini modal sosial yang penting karena menunjukkan arah kebijakan pro-rakyat diterima mayoritas warga.
Data yang Tidak Disembunyikan
Yang menarik, hasil survei ini tidak hanya berisi angka manis. Kepuasan di sektor ekonomi tercatat 52,8 persen, dengan 41,5 persen responden menyatakan tidak puas. Untuk stabilitas harga bahan pokok, 51,6 persen puas, sedangkan 40,8 persen tidak puas.
Artinya, keluhan soal harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan dapur lainnya nyata dan tercatat dalam data. Angka itu tidak ditutup-tutupi. Pemerintah punya alasan kuat membaca temuan ini sebagai catatan serius, bukan sekadar angka pelengkap.
Titik Pantau, Bukan Garis Akhir
Angka 80,7 persen sebaiknya dibaca sebagai *checkpoint*, bukan *finish*. Dalam kacamata kepemimpinan yang sehat, data survei diambil utuh. Apresiasinya jadi penyemangat, kritiknya jadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan kabinet.
Pembacaan seperti ini juga penting untuk MBG. Dukungan keberlanjutan program (71,8 persen) lebih tinggi daripada kepuasan atas pelaksanaannya (69,8 persen). Sebanyak 17,4 persen responden meminta program dievaluasi. Publik mendukung tujuannya, sekaligus menunggu perbaikan di lapangan.
Ibarat Rapor Anak Sekolah
Cara paling mudah memahaminya adalah seperti rapor. Bayangkan seorang anak membawa pulang nilai Matematika 9 tetapi Bahasa Inggris 6. Orang tua yang bijak akan memuji nilai Matematikanya, lalu mendorong anaknya ikut les tambahan untuk Bahasa Inggris.
Begitu pula pemerintah. Nilai tinggi di program kerakyatan layak diapresiasi, sementara nilai ekonomi dan harga sembako yang masih rendah menjadi "les tambahan" yang harus digarap serius agar naik bersama.
Suara Dapur Warga Didengar
Bagi warga yang sering jengkel mendengar hasil survei tinggi sementara harga di pasar masih terasa mahal, data ini punya pesan penting: keluhan itu tercatat. Kelompok yang belum puas, yakni 14,4 persen untuk penilaian umum, tetap bagian dari rapor dan menjadi bahan perbaikan. Aspirasi mereka tidak boleh dianggap angin lalu.
Apresiasi juga patut diberikan kepada masyarakat yang menjawab survei secara jujur dan objektif, termasuk saat memberi nilai kurang. Kejujuran publik seperti ini yang membuat evaluasi bermakna. Sikap pemerintah yang mau menerima kritik di bidang ekonomi di tengah tingginya angka kepuasan juga mencerminkan jiwa besar yang patut dihargai.
Pada akhirnya, tingginya kepercayaan rakyat harus dibalas dengan kerja nyata, terutama menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau. Mari terus beri masukan agar ekonomi kita makin kuat, dan mari sama-sama jaga Indonesia.
