Bencana (BNPB) berjanji kooperatif setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungannya pada Selasa malam, 13 Oktober 2026. Dalam operasi di wilayah Jabodetabek itu, KPK mengamankan 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan pihak swasta. Penyidik juga menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta logam mulia berupa emas. Menurut KPK, perkara ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di BNPB, salah satunya yang memakai dana siap pakai untuk penanggulangan bencana. KPK masih mendalami kasusnya.
Berton menyampaikan bahwa BNPB siap membuka diri dan memberi dukungan data serta akses informasi yang dibutuhkan penyidik, sepanjang sesuai peraturan perundang-undangan. BNPB juga menegaskan tidak akan mengintervensi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. Di internal, pimpinan BNPB menginstruksikan Inspektorat Utama menelusuri kasus ini dan mengamankan dokumen. BNPB juga mengingatkan agar asas praduga tak bersalah tetap dijunjung dan meminta pegawainya tetap fokus pada tugas kemanusiaan di lapangan.
Setelah penangkapan, KPK langsung menggelar ekspose untuk menentukan konstruksi perkara, peran masing-masing pihak, dan status hukum mereka. Menurut ketentuan KUHAP, KPK punya waktu 1x24 jam untuk menetapkan status para pihak yang terjaring. OTT di BNPB ini tercatat sebagai OTT ke-22 KPK sepanjang 2026. Publik kini menanti perkembangan penyidikan, mengingat dana siap pakai merupakan anggaran yang dipakai untuk menangani bencana.
