GENREPUBLIKA.COM | Jujur saja, sebagai warga biasa kita sering gemas membaca berita tentang pejabat yang pernyataannya memicu kegaduhan atau terdengar tidak seirama dengan pejabat lain. Rakyat butuh ketenangan dan kepastian, bukan pernyataan yang membuat bingung.
Perasaan itu ternyata juga disuarakan oleh pengamat politik Hendri Satrio. Pada Jumat (23/10/2026), ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mendisiplinkan para menterinya. Menurutnya, yang paling sering menggerus kepercayaan pasar bukan pihak luar, melainkan ucapan pejabat sendiri. Satu kalimat yang asal bicara bisa menghapus kerja pemulihan yang dibangun berminggu-minggu. Peringatan ini muncul ketika IHSG mulai pulih, sehingga momentum itu perlu dijaga, bukan dirusak dari dalam.
Lalu bagaimana sikap Presiden? Sejauh ini tidak ada tanda beliau antikritik. Prabowo sudah berulang kali menegur jajarannya. Ia menyatakan akan menyingkirkan menteri atau kepala lembaga yang tidak bekerja benar-benar untuk rakyat, dan Menko Muhaimin Iskandar menyebut pejabat yang tidak sesuai target bisa diganti. Dalam rapat kabinet di Istana Bogor pada 16 Oktober 2026, menjelang dua tahun pemerintahan, para menteri dikumpulkan untuk memantau program prioritas dan membangun kebersamaan. Pesannya jelas: kabinet harus kompak dan terukur dalam bekerja. Kritik publik pun lebih tepat dibaca sebagai bahan bakar perbaikan tata kelola, bukan serangan.
Pilar pertama: disiplin kabinet dan koordinasi nyata.Wibawa pemerintah tampak dari kemampuan menjaga barisan, mulai dari urusan pangan, bantuan sosial, hingga ekonomi keluarga, agar berjalan dalam satu komando. Menurut Hendri Satrio, pemerintah yang dipercaya adalah yang tahan dikritik, tenang, dan tidak gampang tersinggung.
Pilar kedua: melihat pasar dan ekonomi secara utuh. Menyelaraskan ucapan pejabat dengan data resmi memang kewajiban. Namun kondisi pasar modal juga dipengaruhi hal lain, seperti situasi ekonomi dunia, aturan main di pasar global, dan fundamental dalam negeri. Pemerintah kini diharapkan menyelaraskan satu komando komunikasi yang berbasis data resmi dengan tiga penopang kepercayaan pasar: kepastian kebijakan, fundamental ekonomi, dan koordinasi pelaksanaan di lapangan.
Pilar ketiga: rakyat butuh bukti kerja, bukan kegaduhan kata. Masyarakat tidak suka melihat pejabat yang bicaranya memicu polemik, dan Presiden diharapkan berdiri di sisi yang sama. Evaluasi dari pengamat maupun warga adalah pengingat yang sehat agar setiap menteri menjaga lisan dan menghormati perasaan publik.
Bayangkan tim sepak bola di turnamen berat. Kalau ada satu-dua pemain yang terlalu banyak berkomentar di pinggir lapangan, pelatih yang tegas akan menegur mereka dan mengembalikan fokus ke strategi tim. Penonton yang mengkritik tidak dimusuhi, tetapi dipakai untuk mengingatkan pemain agar bermain lebih kompak. Begitulah semestinya pemerintah bersikap.
Karena itu, apresiasi layak diberikan kepada pengamat dan masyarakat yang kritis menjaga etika komunikasi publik, serta kepada ketegasan Presiden dalam menjaga disiplin kabinet. Mari kita kawal terus agar para pejabat makin tertib bekerja, dan mari sama-sama jaga Indonesia.
