TpCpTSzlTSApTfC8TUOiGfC8BY==
Light Dark
Pakar Tanggapi Perbedaan Pernyataan Antarmenteri terkait Wacana Pembayaran Gaji ASN melalui Kopdes

Pakar Tanggapi Perbedaan Pernyataan Antarmenteri terkait Wacana Pembayaran Gaji ASN melalui Kopdes

Daftar Isi
×
GENREPUBLIKA.COM | Pakar Unair Kritik Wacana Gaji ASN Lewat Kopdes, Nilai Perencanaan Pemerintah Belum Matang

Pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair), Bintoro Wardiyanto, menilai perbedaan pernyataan antarmenteri Kabinet Merah Putih mengenai wacana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) mencerminkan lemahnya perencanaan dan koordinasi antarlembaga pemerintah.

Menurut Bintoro, pernyataan sejumlah pejabat yang berbeda arah menunjukkan belum adanya keselarasan dalam birokrasi. Ia juga menilai penggunaan istilah “mengkaji” atau “masih harus dikaji” oleh para pembantu presiden dapat mengindikasikan keraguan terhadap rencana tersebut.

“Sesama [lembaga] pemerintah kan tidak boleh menolak, bahasanya mengkaji, tetapi sebenarnya istilah mengkaji itu ya menolak,” ujar Bintoro, Senin (26/10/2026).

Bintoro mempertanyakan persoalan mendasar yang ingin diselesaikan pemerintah melalui rencana pengalihan penyaluran gaji ASN ke Kopdes. Ia khawatir gagasan yang belum dirancang secara matang justru mengganggu sistem penggajian melalui perbankan yang telah berjalan selama puluhan tahun.

“Selama ini bank nasional dan daerah menyalurkan gaji hampir empat juta PNS dan sekitar enam juta PPPK, sekaligus memotong cicilan mereka. Sistem yang berjalan puluhan tahun lalu Kopdes mau mengambil alih, ya rusak semua,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa penentuan bank penyalur gaji ASN umumnya mengikuti kebijakan pimpinan instansi, bukan pilihan pribadi masing-masing pegawai. Menurutnya, mekanisme yang berlaku saat ini telah terintegrasi dengan berbagai kebutuhan administrasi, termasuk pembayaran cicilan pinjaman pegawai.

Karena itu, perubahan sistem penggajian perlu melalui kajian menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.

Bintoro juga meragukan kesiapan Kopdes untuk menjalankan fungsi tersebut. Ia menilai koperasi desa belum memiliki rekam jejak dan kapasitas yang teruji sebagaimana perbankan nasional maupun daerah.

“Kita melihat koperasi desa belum memiliki rekam jejak hingga outcome yang dihasilkan pun belum terlihat perkembangannya. Berbeda dengan [lembaga perbankan di bawah pengelolaan] Danantara atau bank daerah yang memiliki direksi berkompetensi tinggi,” ujarnya.

Selain persoalan kapasitas, Bintoro menyoroti prinsip dasar koperasi yang berorientasi pada pelayanan anggota. Sementara itu, tidak semua ASN otomatis menjadi anggota koperasi desa. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan persoalan apabila Kopdes ditugaskan menyalurkan gaji seluruh pegawai pemerintah.

Ia menambahkan, koperasi pegawai negeri memang telah tersedia, tetapi kewenangannya tidak mencakup pengelolaan sistem penyaluran gaji. Berbeda dengan perbankan yang dapat mengintegrasikan pembayaran gaji dengan pemotongan cicilan pinjaman, Kopdes dinilai belum tentu mampu menyediakan mekanisme serupa.

Bintoro turut mengingatkan potensi penyalahgunaan serta keterbatasan jangkauan operasional koperasi desa dalam melayani ASN yang tersebar di berbagai wilayah.

Menurutnya, apabila Kopdes mampu menunjukkan perkembangan dan hasil yang positif dalam beberapa tahun mendatang, gagasan tersebut dapat kembali dipertimbangkan. Namun, ia menilai pemerintah sebaiknya memprioritaskan penguatan fungsi dasar koperasi sebelum memperluas perannya ke sistem penggajian ASN.

“Pemerintah bisa fokus menghidupkan kembali KUD yang sudah mati. Revitalisasi dari KUD menjadi Kopdes yang modern dan transparan, itu saja dulu pekerjaan rumahnya,” kata Bintoro.

Respons Sejumlah Menteri

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa penyaluran gaji ASN melalui Kopdes masih sebatas usulan yang perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan. Ia menyebut koperasi menawarkan diri sebagai salah satu instrumen pembayaran gaji pegawai dan pensiunan.

“Bukan itu, kami menawarkan koperasi bisa menjadi instrumen pembayaran gaji pegawai dan pensiun,” ujar Ferry seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Rabu (21/10/2026).

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga menegaskan bahwa opsi tersebut belum menjadi keputusan final. Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji berbagai aspek dengan mempertimbangkan sistem pembayaran melalui perbankan yang telah berjalan.

“Iya, itu kan belum final, masih sebatas opsi atau wacana dan perlu banyak dikaji karena selama ini kan sudah melembaga melalui perbankan,” kata Bima.

Ia mengingatkan agar wacana tersebut tidak menyebabkan kemunduran dalam sistem pembayaran yang sudah ada maupun menambah kesulitan bagi ASN.

“Jangan sampai mundur lah, gitu kira-kira dan juga terutama jangan menyulitkan ASN juga,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyatakan bahwa mekanisme pembayaran gaji harus menjamin kemudahan dan transparansi. Menurutnya, skema apa pun yang nantinya dipilih pemerintah harus memastikan ASN menerima haknya tanpa proses yang menyulitkan.

“Yang penting ASN itu mendapatkan hak secara mudah, transparan. Itu saja prinsipnya, jangan menyusahkan ASN,” kata Rini di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Adapun Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan penjelasan singkat mengenai mekanisme pembayaran gaji pegawai pemerintah. Saat ditanya mengenai kemungkinan pengkajian kembali penyaluran gaji ASN melalui Kopdes, ia menegaskan bahwa pembayaran gaji dilakukan langsung dari kas negara.

“Gaji dibayarkan langsung dari kas negara,” tegas Suahasil.

Perbedaan penekanan di antara para pejabat tersebut memperlihatkan bahwa wacana penyaluran gaji ASN melalui Kopdes masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama terkait kesiapan kelembagaan, efektivitas mekanisme pembayaran, dan perlindungan hak pegawai. Hingga terdapat keputusan resmi, usulan tersebut belum dapat dianggap sebagai kebijakan yang telah ditetapkan.