Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini ramai diperbincangkan. Fraksi PKB menegaskan bahwa usulan tersebut tidak mewakili sikap partai. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi II DPR dari PKB, Muhammad Khozin, menyampaikan bahwa gagasan yang dilontarkan rekannya, Eka Widodo, merupakan pandangan pribadi. Meski demikian, ia menilai isi usulan itu masih bersifat normatif dan sejalan dengan amar putusan MK. Pernyataan ini disampaikan Khozin kepada awak media pada Jumat (10/10).
Khozin menjelaskan bahwa hingga kini Fraksi PKB masih menunggu salinan resmi putusan MK untuk dikaji dan dihitung secara cermat. Hasil kajian tersebut, menurutnya, akan disampaikan ke publik pada waktu yang tepat. Ia juga menegaskan bahwa PKB berkomitmen menjaga agar roda pemerintahan tetap berjalan hingga 2029. Terkait kemungkinan pansus dibentuk, Khozin mengakui secara regulasi hal itu dimungkinkan sebagaimana disebutkan MK. Namun, apakah opsi tersebut akan diambil atau tidak, ia memilih menyerahkannya pada perkembangan situasi. "Waktu yang akan menjawab," ujarnya.
Sebelumnya, Eka Widodo, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, lebih dulu melontarkan usulan pembentukan pansus melalui keterangan tertulis pada Kamis (8/10). Ia menilai pertimbangan MK dalam perkara gugatan syarat pendidikan Gibran perlu menjadi perhatian DPR. Menurutnya, DPR harus menghormati putusan tersebut sekaligus menjalankan fungsi konstitusionalnya apabila terdapat dasar dan bukti yang cukup. Jika masih ada persoalan faktual, lembaga yang berwenang diminta melakukan verifikasi secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti.
