Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra bertugas mengawasi pelaksanaan pemulihan pascabencana, termasuk mendorong percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per Kamis, 8 Oktober 2026, pemerintah menetapkan target pembangunan sebanyak 57.027 unit huntap. Jumlah tersebut terdiri atas 46.506 unit di Aceh, 6.779 unit di Sumatera Utara, dan 3.742 unit di Sumatera Barat.
Target pembangunan itu meningkat dari sebelumnya 44.121 unit pada Agustus 2026. Penambahan tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah memperbarui pendataan untuk menyesuaikan jumlah kebutuhan hunian dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Namun, realisasi pembangunan masih jauh dari target yang ditetapkan. Hingga laporan tersebut diterbitkan, baru 2.085 unit huntap yang selesai dibangun. Sementara itu, sebanyak 1.862 unit masih dalam proses pengerjaan dan 53.080 unit lainnya belum memasuki tahap pembangunan.
Berdasarkan wilayah, Aceh mencatat penyelesaian pembangunan sebanyak 1.440 unit. Sumatera Utara menyusul dengan 573 unit, sedangkan Sumatera Barat baru menyelesaikan 72 unit.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan percepatan pembangunan huntap pada 25 Mei 2026. Instruksi tersebut sekaligus memangkas target waktu penyelesaian dari tiga tahun menjadi dua tahun. Pembangunan huntap diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang layak dan aman bagi masyarakat yang kehilangan rumah atau mengalami kerusakan berat akibat bencana.
Tiga Skema Pembangunan Hunian Tetap
Pembangunan huntap bagi penyintas bencana dilaksanakan melalui tiga skema utama. Skema pertama adalah in-situ, yakni pembangunan kembali rumah di lokasi semula dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan dan tingkat risiko bencana.
Skema kedua berupa relokasi mandiri, yaitu pembangunan hunian di lokasi baru yang dipilih oleh masyarakat terdampak. Adapun skema ketiga adalah relokasi terpusat atau komunal, yakni penyediaan hunian di kawasan khusus yang disiapkan untuk menampung warga terdampak bencana.
Ketiga skema tersebut menjadi pendekatan dalam penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak, dengan mempertimbangkan kondisi lokasi, aspek keselamatan, dan kebutuhan warga. Percepatan pelaksanaannya menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana di Sumatra agar masyarakat dapat kembali menempati rumah yang aman dan layak.