Menurut Dave, keputusan untuk mengganti maupun mempertahankan seorang pejabat merupakan kewenangan Presiden. Pertimbangan tersebut, kata dia, berkaitan dengan kemampuan masing-masing pejabat dalam membantu menjalankan agenda pemerintah serta mencapai target yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, pengamat politik Adi Prayitno berpandangan bahwa evaluasi terhadap kabinet tidak hanya perlu mempertimbangkan aspek kinerja, tetapi juga persoalan hukum yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah.
Adi juga menyampaikan harapan agar masih terdapat kemungkinan dilakukannya reshuffle lanjutan, termasuk terhadap sejumlah pejabat yang saat ini menjadi sorotan.
Meski demikian, wacana reshuffle lanjutan tersebut sejauh ini masih berupa harapan atau pandangan dari pihak tertentu. Belum terdapat keputusan resmi pemerintah mengenai adanya perombakan kabinet berikutnya.
Adapun fokus yang telah disampaikan terkait reshuffle saat ini adalah evaluasi kinerja pejabat dan penataan pemerintahan.