TpCpTSzlTSApTfC8TUOiGfC8BY==
Light Dark
Tak Ada Bukti Kelulusan SMA Setara, MK Bacakan Pertimbangan soal Pendidikan Gibran

Tak Ada Bukti Kelulusan SMA Setara, MK Bacakan Pertimbangan soal Pendidikan Gibran

Daftar Isi
×

GENREPUBLIKA. COM | Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan ijazah atau dokumen kelulusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dapat disetarakan dengan jenjang SMA atau sederajat. Menurut MK, certificate of attendance yang diajukan Gibran hanya membuktikan kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan kelulusan atau tamat belajar.

Pertimbangan itu disampaikan Hakim Konstitusi Arsul Sani saat membacakan putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Selasa (6/10/2026). Arsul menjelaskan bahwa dokumen tersebut tidak menyatakan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen itu hanya menerangkan bahwa yang bersangkutan hadir dalam perkuliahan. Hal yang sama berlaku bagi dokumen lain yang menjadi dasar terbitnya surat keterangan (Suket) Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Atas dasar fakta dan bukti di persidangan, MK menyimpulkan tidak ada bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA, madrasah aliyah, SMK, MAK, atau sekolah sederajat. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.

Sidang gugatan syarat pendidikan ini telah bergulir sejak Senin (21/9). Dalam sidang pendahuluan, para pemohon menilai Gibran tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki bukti lulus SMA atau sederajat. Mereka juga mempersoalkan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yang membebaskan bakal capres dan cawapres dari kewajiban menyerahkan bukti kelulusan SMA dari luar negeri bila sudah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK mengabulkan permohonan seluruhnya dan menyatakan syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu bersifat wajib dipenuhi saat pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Mereka juga meminta MK mendiskualifikasi Gibran, menyatakan penetapannya cacat hukum sejak awal, serta membatalkan sejumlah keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon, nomor urut, hasil pemilu, dan calon terpilih, yakni Keputusan KPU Nomor 1632, 1644 (Tahun 2023), 360, dan 504 (Tahun 2024).

Pemohon juga meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dan memerintahkan MPR menggelar sidang pemilihan wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden, paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan, sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Terakhir, mereka meminta putusan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, atau putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).