GENREPUBLIKA.COM | Jagat media sosial sempat riuh setelah enam aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk raksasa di Bundaran HI. Sebagian warganet langsung menyimpulkan bahwa aparat sedang membungkam kritik. Supaya tidak terbawa arus, ada baiknya kita pisahkan dulu dua hal: isi kritiknya dan alasan aparat turun tangan.
Apa yang Terjadi di Bundaran HI?
Pada Selasa pagi (20/10/2026), enam aktivis Greenpeace Indonesia memanjat Patung Selamat Datang di Bundaran HI dan membentangkan dua spanduk raksasa. Satu spanduk bertuliskan "Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup" menghadap ke Istana Merdeka. Satu lagi bertuliskan "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?" menghadap ke selatan. Aksi ini bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pesan soal krisis iklim dan beban hidup adalah keresahan yang dirasakan banyak orang, mulai dari udara yang tercemar asap hingga harga kebutuhan pokok. Kepedulian para aktivis terhadap isu ini layak dihargai.
Mengapa Polisi Turun?
Menurut keterangan kepolisian, alasannya ada pada **tempat** aksi, bukan pada pesannya. Bundaran HI telah ditetapkan sebagai struktur cagar budaya melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 271 Tahun 2024 dan dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Faktor keselamatan juga disebut. Polisi menyiapkan enam ambulans, dan satu aktivis perempuan yang turun pertama berada dalam kondisi lemah. Polda Metro Jaya menegaskan tidak ada penangkapan, dan para aktivis mengalami lemas serta pusing setelah memanjat monumen. Keenamnya dipulangkan ke rumah masing-masing pada Selasa malam.
Pemerintah: Kami Bekerja, Bukan Diam
Istana juga memberi tanggapan atas isi spanduk. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah berusaha sekeras-kerasnya menangani bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan, dan menepis anggapan bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa.
Kritik Tetap Mengalir, dan Itu Sehat
Kritik tidak berhenti di Greenpeace. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan langkah pemerintah dan menilai pesan spanduk itu semestinya dijawab dengan penjelasan terbuka, bukan diperlakukan sebagai persoalan keamanan. Ia juga mengingatkan bahwa kritik adalah bahan evaluasi dua tahun pemerintahan.
Dari pihak Greenpeace, juru kampanye Jeanny Sirait membantah bahwa para pemanjat diturunkan oleh polisi, dengan alasan peralatan yang dipakai adalah milik mereka sendiri. Perbedaan versi seperti ini wajar, dan publik berhak membandingkannya.
Jadi, Bagaimana Kita Menyikapinya?
Ibarat warga yang memprotes jalan rusak kepada kepala desa tetapi melakukannya sambil memanjat tiang listrik, petugas desa tentu akan memintanya turun demi keselamatan. Itu tidak otomatis berarti kepala desa anti-kritik.
Meski begitu, ujian sebenarnya ada pada jawaban atas pertanyaan di spanduk. Bagaimana penanganan karhutla, bagaimana harga kebutuhan pokok, dan apa hasil kebijakan iklim pemerintah? Publik berhak menagih jawaban itu dalam bentuk data dan hasil kerja nyata. Kritik yang disampaikan dengan aman dan jawaban yang disampaikan dengan terbuka akan menguatkan demokrasi kita.
