TpCpTSzlTSApTfC8TUOiGfC8BY==
Light Dark
15 Menteri vs 48 Menteri: "Kabinet Bayangan" Feri Amsari Tuai Pujian, Curiga, sampai Tudingan Makar

15 Menteri vs 48 Menteri: "Kabinet Bayangan" Feri Amsari Tuai Pujian, Curiga, sampai Tudingan Makar

Daftar Isi
×

GENREPUBLIKA.COM | Pakar hukum tata negara Feri Amsari bersama koalisi masyarakat sipil membentuk Kabinet Bayangan Indonesia, lembaga independen yang mengawasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Feri menjabat Menteri Sekretaris Negara di kabinet tersebut, dan koalisi ini dipanitiai olehnya bersama Ahmad Jilul QF dari Masyarakat Transparansi Indonesia.

Kabinet ini hanya berisi 15 pos, jauh lebih ramping dari pemerintah yang memiliki 48 menteri dan 56 wakil menteri. Feri menyebut ukuran itu sebagai sindiran soal efisiensi anggaran. Menurutnya, satu anggota bisa mengawasi enam hingga tujuh kementerian sekaligus. Kabinet Bayangan juga membuka kemungkinan membentuk kepala daerah bayangan untuk mengawasi pemerintah daerah.

Kemunculannya langsung memicu perdebatan. Di satu sisi, ada yang menilai kabinet ini sah sebagai bagian dari demokrasi. Dalam sistem presidensial, kabinet bayangan lazimnya dibentuk akademisi atau kelompok masyarakat sipil, dan bisa menjadi mitra kritis selama tidak menjadi kabinet tandingan. Kepala Bakom Qodari pun menanggapi dengan mempersilakan kritik asalkan memakai data.

Di sisi lain, muncul kecurigaan dan tudingan keras. Pengamat politik Jerry Massie mengingatkan agar kabinet ini tidak disusupi agenda kelompok tertentu. Sebuah opini di RMOL bahkan menyebut gerakan ini "kudeta bayangan" dan mengaitkannya dengan pasal makar di KUHP. Perlu dicatat, itu pendapat penulis opini, bukan proses hukum. Soal spekulasi bahwa kabinet ini disiapkan untuk mendukung Anies Baswedan, Feri menegaskan tujuannya bukan mengincar jabatan pemerintahan.

Kabinet Bayangan juga harus siap diuji. BEM UI menggelar forum uji kompetensi dan kepatutan untuk Kabinet Bayangan pada 13 Agustus 2026 di Makara Art Center, UI.

Apakah ide ini akan jadi tradisi pengawasan yang sehat atau berhenti sebagai polemik, publik tinggal menilai dari kerja nyatanya.