TpCpTSzlTSApTfC8TUOiGfC8BY==
Light Dark
BGN Suspend 6.097 SPPG akibat Tidak Tertib Laporkan Penggunaan Dana Harian

BGN Suspend 6.097 SPPG akibat Tidak Tertib Laporkan Penggunaan Dana Harian

Daftar Isi
×
GENREPUBLIKA.COM | Badan Gizi Nasional (BGN) menjatuhkan sanksi pembekuan sementara atau suspend terhadap 6.097 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sanksi tersebut diberikan karena ribuan unit pelayanan itu dinilai tidak disiplin dalam menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) melalui portal Sistem Informasi Pemantauan Gizi Nasional (SIPGN).

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merujuk pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026.

Berdasarkan data Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran per 28 Oktober 2026, terdapat 6.097 SPPG yang belum memenuhi ketentuan pelaporan. Jumlah tersebut terdiri atas 1.801 SPPG di Wilayah I, 2.616 SPPG di Wilayah II, dan 1.680 SPPG di Wilayah III.

“Berdasarkan data Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran, per 28 Oktober 2026 terdapat 6.097 SPPG yang tidak menyampaikan LPDH secara tertib dan disiplin. Oleh karena itu, Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan mengeluarkan surat suspend khusus yang mulai diberlakukan pada Senin, 2 November 2026,” kata Ketut dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu (31/10/2026).

Selama masa pembekuan berlangsung, SPPG yang dikenai sanksi tidak akan memperoleh pencairan insentif. Namun, Ketut menyatakan bahwa sanksi tersebut dapat dicabut apabila pengelola segera melengkapi dan mengunggah LPDH sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan yang telah disampaikan selanjutnya akan diperiksa kembali oleh tim BGN untuk memastikan kesesuaian format maupun substansinya. Setelah proses verifikasi dinyatakan memenuhi persyaratan, izin operasional SPPG dapat kembali dibuka.

Ketut menegaskan bahwa penyusunan LPDH bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelaporan harian tersebut juga ditujukan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan anggaran.

“Penyampaian LPDH merupakan bagian terpenting dari pertanggungjawaban penggunaan dana Program MBG. LPDH diwajibkan untuk memastikan akuntabilitas kinerja dan transparansi penggunaan APBN, mengukur kebutuhan anggaran harian, mingguan, dan bulanan SPPG, serta mendukung pemantauan, pengawasan, dan evaluasi,” jelas Ketut.

Melalui kebijakan ini, BGN menegaskan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan menjadi salah satu persyaratan penting bagi SPPG dalam menjalankan operasional Program MBG.

Sumber:Tak Setor Laporan Dana Harian, Badan Gizi Nasional Suspend 6.097 SPPG Mulai 2 November.