TpCpTSzlTSApTfC8TUOiGfC8BY==
Light Dark
DPR Bahas Revisi UU Pemilu, Ambang Batas Parlemen 5–7 Persen Jadi Sorotan

DPR Bahas Revisi UU Pemilu, Ambang Batas Parlemen 5–7 Persen Jadi Sorotan

Daftar Isi
×

GENREPUBLIKA.COM — JAKARTA – Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali menjadi perhatian publik setelah Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu DPR RI mulai mengintensifkan agenda pembahasan sejumlah persoalan mendasar dalam sistem demokrasi Indonesia.

Salah satu isu yang mencuat adalah perbedaan pandangan mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Sejumlah partai politik mengusulkan ambang batas sebesar 7 persen dan 6 persen, sementara mayoritas partai disebut menginginkan angka 5 persen.

Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, menyampaikan bahwa perbedaan pandangan tersebut masih akan didalami dalam proses pembahasan di tingkat Panja. Menurutnya, berbagai usulan perlu dikaji sebelum menjadi bagian dari rumusan revisi undang-undang.

Ia juga optimistis pembahasan RUU Pemilu dapat diselesaikan dalam masa sidang mendatang yang dimulai pada 9 November 2026, meskipun sejumlah materi membutuhkan pembahasan serius. 

Panja DPR Mulai Menghimpun Masukan

Sebelumnya, Komisi II DPR RI telah membentuk Panja RUU Pemilu dengan Bahtra Banong sebagai ketua. Pembentukan tersebut merupakan bagian dari upaya DPR menjalankan fungsi legislasi dalam menyusun kerangka hukum pemilu yang lebih komprehensif.

Panja telah menetapkan sepuluh isu strategis sebagai dasar pembahasan, mulai dari desain sistem pemilu, pencalonan presiden dan wakil presiden, persyaratan peserta pemilu, sistem digital, perlindungan hak pilih, hingga kelembagaan penyelenggara pemilu dan penegakan hukum kepemiluan.

Dalam prosesnya, DPR juga merencanakan pelibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga penyelenggara pemilu. 

Kelembagaan KPU dan Bawaslu Turut Dievaluasi

Selain ambang batas parlemen, persoalan kelembagaan penyelenggara pemilu juga menjadi salah satu materi yang mendapat perhatian.

Jazuli Juwaini menyebutkan bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) turut menjadi bahan pembahasan. Pilihannya antara mempertahankan jumlah anggota yang ada atau melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan kelembagaan.

Evaluasi juga diarahkan pada persoalan keselamatan petugas penyelenggara pemilu. Pengalaman pelaksanaan Pemilu 2024, ketika sejumlah petugas mengalami kelelahan hingga meninggal dunia, menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan regulasi baru.

Sementara itu, pada 3 November 2026, Panja menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Bawaslu RI bersama seluruh ketua Bawaslu provinsi untuk menghimpun masukan mengenai penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. 

Partisipasi Publik Menjadi Ujian Demokrasi

Rencana revisi UU Pemilu tidak hanya menyangkut persoalan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menyentuh masa depan kualitas demokrasi Indonesia.

Perbedaan usulan mengenai ambang batas parlemen, desain pencalonan, hingga kelembagaan penyelenggara pemilu memperlihatkan bahwa revisi regulasi ini memiliki konsekuensi politik yang luas.

Karena itu, keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, dan kelompok kepentingan publik perlu dipastikan bukan sekadar formalitas dalam proses legislasi.

Keterbukaan pembahasan, akses terhadap draf regulasi, serta ruang penyampaian aspirasi menjadi elemen penting agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya mengakomodasi kepentingan partai politik, tetapi juga menjamin hak konstitusional masyarakat.

Pada akhirnya, revisi UU Pemilu harus menjadi momentum memperbaiki kualitas demokrasi, memperkuat integritas penyelenggara, serta memastikan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.