TpCpTSzlTSApTfC8TUOiGfC8BY==
Light Dark
DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Daftar Isi
×
GENREPUBLIKA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Seluruh anggota forum menyatakan persetujuan setelah laporan pembahasan disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

Sebelum pengesahan, Habiburokhman menyebut regulasi tersebut merupakan penantian panjang masyarakat selama 18 tahun. Ia mengapresiasi proses legislasi yang dikawal Komisi III DPR bersama jajaran pimpinan parlemen hingga mencapai tahap pengesahan.

Menurutnya, pembentukan undang-undang tersebut menjadi salah satu upaya menghadirkan instrumen hukum yang lebih kuat dalam penanganan aset terkait tindak pidana.

Wakil pemerintah yang hadir dalam rapat paripurna di antaranya Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi babak baru dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam mendorong pemulihan aset hasil tindak pidana dan memperkuat pemberantasan korupsi.

Namun, implementasi regulasi tersebut ke depan akan menjadi perhatian publik, terutama terkait kepastian hukum, transparansi mekanisme perampasan aset, serta perlindungan hak masyarakat agar pelaksanaannya tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Sumber: detikNews | 19 November 2026