Pertemuan tersebut membahas usulan perubahan patokan harga MBLB sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 469 Tahun 2026. Salah satu persoalan yang disampaikan pelaku usaha adalah kenaikan patokan harga yang dinilai cukup tinggi dan berpotensi memengaruhi biaya operasional pertambangan.
Ketua ASPEN Banten, Syariefudin Noer, menegaskan bahwa pihaknya mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui pembayaran pajak. Namun, ia berharap kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan perhitungan yang wajar dan adil bagi pelaku usaha.
Anggota Komisi IV DPRD Banten, A. Rahmat Hidayat, menyatakan bahwa persoalan tersebut perlu dibahas secara menyeluruh dengan mempertimbangkan harga pokok produksi dan harga jual.
Sementara itu, anggota Komisi IV lainnya, Ishak Sidik, menekankan pentingnya transparansi dalam menentukan komponen perhitungan pajak, termasuk biaya produksi, bahan bakar, operasional, dan kondisi material tambang.
Dinas ESDM Provinsi Banten menjelaskan bahwa penyesuaian patokan harga merupakan bagian dari pembenahan tata kelola pertambangan. Pemerintah juga mengingatkan pelaku usaha agar memenuhi kewajiban perizinan, pelaporan produksi, reklamasi, dan pengelolaan lingkungan.
Komisi IV DPRD Banten mendorong agar evaluasi tersebut segera ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama antara Dinas ESDM dan ASPEN Banten.
Menjaga Keseimbangan Kepentingan
Persoalan ini menunjukkan pentingnya kebijakan daerah yang mampu menyeimbangkan kepentingan pendapatan asli daerah, keberlangsungan dunia usaha, dan perlindungan lingkungan.
Peningkatan pendapatan daerah memang menjadi kebutuhan pembangunan. Namun, kebijakan fiskal dan pengelolaan sumber daya alam juga harus disusun secara transparan, terukur, serta tidak mengabaikan dampaknya terhadap masyarakat.
Pada akhirnya, tata kelola pertambangan yang baik tidak cukup hanya berorientasi pada penerimaan pajak, tetapi juga harus memastikan bahwa aktivitas ekonomi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banten.