GENREPUBLIKA.COM | Dua perwira tinggi yang kariernya melejit sejak era Joko Widodo kini berurusan dengan hukum. Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka, dan Letjen TNI Widi Prasetijono dituntut 10 tahun penjara. Keduanya pernah bertugas di Solo saat Jokowi menjadi wali kota, dan nama mereka sudah lama masuk dalam istilah "Geng Solo". Kasus ini menghidupkan lagi perdebatan lama: apakah pengisian jabatan jenderal di TNI-Polri lebih ditentukan kedekatan atau prestasi?
Dua kasus hukum
Menurut CNN Indonesia, Listyo Sigit ditetapkan tersangka dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh pada Selasa (3/11/2026) malam. Listyo adalah Kapolresta Surakarta sejak April 2011, saat Jokowi masih menjabat Wali Kota Solo. Hingga berita itu terbit, belum ada pernyataan darinya soal kasus tersebut.
Sementara itu, Widi Prasetijono, yang menjabat komandan kodim di Solo pada 2011-2012, dituntut 10 tahun penjara dan pemecatan dari dinas militer dalam perkara dugaan korupsi jual beli lahan BUMD di Cilacap. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada 22 Oktober 2026.
Tudingan lama: promosi karena pernah "bareng"
Istilah Geng Solo bukan hal baru. Pada Desember 2019, Indonesia Police Watch (IPW) menilai penunjukan Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya menunjukkan Jokowi semakin hendak menonjolkan "Geng Solo" di Polri. IPW menyoroti bahwa Nana menjabat Kapolresta Solo saat Jokowi masih menjadi wali kota. Contoh lain yang disebut adalah Ahmad Luthfi, yang setelah menjabat Kapolresta Solo langsung dipromosikan sebagai Wakapolda Jawa Tengah.
Pada 2023, istilah ini muncul lagi ketika Agus Subiyanto diusulkan sebagai Panglima TNI. Menurut Katadata, isu Geng Solo yang muncul sejak awal Jokowi menjabat presiden mencuat kembali. Mereka yang disebut bergabung adalah perwira yang pernah bertugas di Solo semasa Jokowi menjadi wali kota, lalu dibawa ke kancah nasional. Kumparan dalam liputan khususnya menyebut Listyo dan Widi, seperti Agus Subiyanto, kerap disebut sebagai bagian dari Geng Solo.
Karier keduanya memang menanjak. Listyo dilantik sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021, setelah menjabat Kabareskrim sejak Desember 2019. Widi yang berlatar Kopassus, ditunjuk Panglima TNI menjadi Dankodiklatad dengan promosi ke pangkat bintang tiga, setelah sebelumnya menjadi Pangdam IV/Diponegoro.
Soal "memaksakan diri mengubah tatanan"
Sebagian kritikus memandang pola ini sebagai upaya mengubah cara pengisian jabatan di institusi bersenjata, dari berbasis jenjang dan prestasi menjadi berbasis kepercayaan personal presiden. Pandangan ini adalah penilaian politik, bukan temuan hukum. Sepengetahuan kami, belum ada putusan pengadilan atau hasil pemeriksaan resmi yang menyatakan promosi para perwira tersebut melanggar aturan.
Bantahan dari pihak lain
Tudingan ini sudah berkali-kali dibantah. Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan menilai tudingan bahwa Jokowi hendak menonjolkan "geng Solo" di tubuh Polri mengada-ada. Kadiv Humas Polri saat itu, Irjen Muhammad Iqbal, menyatakan mutasi jabatan memiliki parameter dan mekanisme yang sudah diatur. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menanggapi isu yang sama, menyebut penunjukan itu hak prerogatif Presiden.
