Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan Selasa (10/11/2026) pagi yang berlangsung sekitar 2,5 jam, menurut Mensesneg Prasetyo Hadi. Ia juga meluruskan bahwa Presiden tidak menolak niat itu, melainkan memberikan banyak saran. Dalam pertemuan itu, Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses hukum di PTUN.
Polemik ini bermula dari putusan Mahkamah Agung. Pada Jumat (30/10/2026), MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum, lewat perkara nomor 742 K/TUN/2026. MA juga memerintahkan Kemendikdasmen mencabut dokumen tersebut. Penggugatnya, advokat Subhan Palal, menyebut suket itu dianggap tidak pernah ada. Sebelumnya, MK dalam pertimbangannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang dapat disetarakan dengan SMA.
Pemerintah menegaskan jabatan wapres belum kosong. Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan Gibran masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden, dan putusan MA serta MK tidak otomatis mengakhiri jabatannya. Yusril juga menilai putusan MA bersifat final. Jika jabatan wapres kosong, MPR akan memilih wapres baru paling lambat 60 hari setelah menerima surat Presiden yang berisi dua calon.
Di parlemen dan masyarakat, tekanan terus bergulir. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan pimpinan DPR belum menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait wacana pemakzulan. Sejumlah tokoh dan kelompok mendesak Gibran mundur, sementara Partai Demokrat menunggu kejelasan.
Hingga saat ini belum ada pengunduran diri resmi, dan prosesnya masih berkembang.
