TpCpTSzlTSApTfC8TUOiGfC8BY==
Light Dark
Istana Angkat Bicara soal Dugaan Penyadapan Prabowo, Ancaman Hukuman Jadi Sorotan

Istana Angkat Bicara soal Dugaan Penyadapan Prabowo, Ancaman Hukuman Jadi Sorotan

Istana menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo sebagai makar. Simak penjelasan pemerintah dan ketentuan ancaman hukuman dalam KUHP.
Daftar Isi
×

 


Pemerintah melalui Istana Kepresidenan menilai dugaan tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai persoalan serius yang berpotensi mengancam kepentingan nasional. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai makar karena berkaitan dengan informasi sensitif milik kepala negara.

Pernyataan itu disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Ia menjelaskan bahwa informasi yang dimiliki seorang presiden tidak hanya berkaitan dengan urusan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan dan kedaulatan negara.

Istana Soroti Risiko Penyadapan terhadap Kepala Negara

Menurut Prasetyo, penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap ringan. Informasi yang diterima maupun dibahas oleh presiden umumnya memiliki tingkat sensitivitas tinggi sehingga penyalahgunaannya dapat menimbulkan risiko bagi negara.

Istana juga menilai dugaan penyadapan tersebut sebagai tindakan serius, terlebih karena informasi yang menjadi sasaran berkaitan dengan sejumlah pejabat negara.

Meski demikian, Prasetyo mengaku belum mengetahui secara pasti motif dan tujuan di balik dugaan tindakan tersebut.

KUHP Mengatur Ketentuan Tindak Pidana Makar

Ketentuan mengenai makar tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 160, makar dijelaskan sebagai niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut.

Adapun beberapa bentuk tindak pidana makar yang diatur dalam KUHP meliputi:

  • Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 191.

  • Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana tercantum dalam Pasal 192.

  • Makar terhadap pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 193.

Untuk makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat keduanya tidak mampu menjalankan pemerintahan, Pasal 191 mengatur ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

Sementara itu, Pasal 192 mengatur ancaman hukuman serupa bagi tindakan makar dengan tujuan menyerahkan sebagian atau seluruh wilayah Indonesia kepada kekuasaan asing maupun memisahkan diri dari NKRI.

Adapun tindakan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 193 dapat dikenai pidana penjara paling lama 12 tahun.

Motif Dugaan Penyadapan Masih Menjadi Pertanyaan

Di tengah pernyataan Istana tersebut, motif dan tujuan di balik dugaan penyadapan masih belum diketahui secara pasti. Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah belum mendapatkan penjelasan mengenai alasan tindakan tersebut dilakukan.

Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut keamanan informasi kepala negara serta perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Pernyataan Istana mengenai dugaan penyadapan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa persoalan keamanan informasi pejabat negara menjadi perhatian serius pemerintah. Namun, penilaian mengenai unsur pidana dan penerapan pasal makar tetap harus didasarkan pada fakta, bukti, serta proses hukum yang berlaku.

Pengungkapan kasus secara transparan diperlukan agar duduk perkara menjadi jelas dan penegakan hukum dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.