TpCpTSzlTSApTfC8TUOiGfC8BY==
Light Dark
Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Terungkap, Empat Orang Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Terungkap, Empat Orang Jadi Tersangka

Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo terus bergulir. Bareskrim menetapkan empat tersangka, mendalami dugaan makar, dan memproses perlindungan enam
Daftar Isi
×

Beranda Politik

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus menjadi perhatian publik. Penanganan perkara yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat kepolisian tersebut kini memasuki tahap penyidikan lebih lanjut. Bareskrim Polri masih melakukan pendalaman terhadap berbagai informasi, termasuk dugaan makar yang turut mencuat dalam perkembangan kasus ini.

Sejumlah perkembangan terbaru mulai terungkap, mulai dari penetapan empat tersangka, permohonan perlindungan terhadap enam saksi, hingga pertemuan Presiden Prabowo dengan sepuluh mantan Kapolri di Hambalang, Bogor. Berbagai pihak yang namanya ikut dikaitkan dengan perkara tersebut juga telah memberikan tanggapan.

Bareskrim Bantah Dua Mantan Kapolri Jadi Tersangka

Perkembangan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo turut menyeret sejumlah nama mantan pejabat kepolisian. Informasi mengenai keterlibatan mantan Kapolri Tito Karnavian dan Idham Azis sempat beredar di media sosial.

Menanggapi kabar tersebut, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin menegaskan bahwa informasi mengenai penetapan kedua mantan Kapolri sebagai tersangka tidak benar.

Pernyataan tersebut disampaikan Asep ketika dikonfirmasi pada Minggu (8/11/2026). Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum mendapatkan kepastian dari pihak berwenang.

Klarifikasi ini menjadi salah satu perkembangan penting di tengah proses penyidikan kasus dugaan penyadapan yang masih berlangsung.

Dugaan Makar Ikut Didalami Penyidik

Selain dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik, Bareskrim Polri juga tengah mendalami kemungkinan adanya unsur makar dalam perkara tersebut.

Pendalaman ini dilakukan setelah muncul sejumlah pernyataan dari pejabat pemerintah mengenai dugaan adanya tindakan yang mengarah pada makar.

Kepala BIN Muhammad Herindra sebelumnya menyampaikan bahwa tindakan penyadapan ilegal merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan dapat mengarah pada tindakan makar.

Menanggapi hal tersebut, Komjen Pol Asep Safrudin menyatakan bahwa tim penyidik masih bekerja untuk menelusuri informasi mengenai dugaan makar tersebut.

Dengan demikian, dugaan makar masih menjadi bagian dari materi pendalaman penyidik dan belum dapat dianggap sebagai kesimpulan hukum.

Prabowo Bertemu Sepuluh Mantan Kapolri di Hambalang

Di tengah perkembangan penanganan kasus penyadapan, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan sepuluh mantan Kapolri di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah mantan pimpinan tertinggi Polri, yakni Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Da'i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, serta Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu terkini.

Pertemuan ini berlangsung ketika penanganan kasus dugaan penyadapan masih menjadi perhatian publik dan tengah didalami oleh aparat penegak hukum.

LPSK Terima Permohonan Perlindungan Enam Saksi

Perkembangan berikutnya datang dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga tersebut telah menerima permohonan dari Polri untuk memberikan perlindungan kepada enam orang saksi yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan penelaahan terhadap permohonan perlindungan tersebut.

Meski demikian, identitas keenam saksi belum dapat disampaikan kepada publik. LPSK juga belum memberikan keputusan akhir terkait permohonan yang diajukan Polri.

Proses penelaahan dilakukan untuk memastikan kebutuhan perlindungan bagi para saksi dalam proses penanganan perkara tersebut.

Bahlil Lahadalia Bantah Dikaitkan dengan Kasus Penyadapan

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia turut memberikan tanggapan setelah namanya dikaitkan dengan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo.

Bahlil mengaku terkejut dengan informasi yang menyebut dirinya mengikuti rapat bersama sejumlah pihak yang diduga terlibat sebelum penangkapan dilakukan.

Ia secara tegas membantah tudingan tersebut. Bahkan, Bahlil menyampaikan bahwa dirinya juga pernah menjadi korban penyadapan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri acara pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku di Ambon, Sabtu (7/11/2026).

Bahlil juga menyatakan dukungannya terhadap aparat penegak hukum untuk menuntaskan perkara tersebut. Ia mengaku akan melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang dianggap tidak benar mengenai dirinya.

Empat Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Salah satu perkembangan utama dalam kasus ini adalah penetapan empat orang sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Mereka diduga terlibat dalam kasus penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik.

Keempat tersangka tersebut terdiri dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dari keempat tersangka tersebut, Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Sementara itu, Slamet Uliandi tidak menjalani penahanan karena sedang mengalami sakit.

Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan melanggar sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Selain itu, terdapat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.

Penanganan Kasus Penyadapan Masih Berlanjut

Berbagai perkembangan dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa proses penegakan hukum masih terus berjalan. Penetapan empat tersangka, pendalaman dugaan makar, hingga permohonan perlindungan terhadap enam saksi menjadi bagian dari proses penyidikan yang sedang dilakukan.

Di sisi lain, sejumlah nama yang ikut dikaitkan dengan perkara tersebut telah memberikan klarifikasi atas informasi yang beredar di masyarakat.

Aparat penegak hukum masih memiliki tugas untuk mengungkap secara menyeluruh fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus ini. Publik pun menantikan perkembangan selanjutnya, terutama mengenai hasil penyidikan dan proses hukum terhadap para tersangka.