Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan figur profesional nonpartai politik untuk mendampinginya hingga akhir masa pemerintahan pada 2029.
Pernyataan tersebut muncul di tengah dinamika bursa calon Wakil Presiden yang mulai memunculkan sejumlah nama dari kalangan politik maupun profesional.
Prof. Syarif menegaskan bahwa kepentingan rakyat tidak seharusnya menjadi korban kepentingan kelompok tertentu ataupun negosiasi politik antarpihak.
Ia menilai, apabila posisi Wakil Presiden ditentukan berdasarkan kepentingan koalisi partai, terdapat risiko meningkatnya intervensi politik terhadap jalannya pemerintahan. Kondisi tersebut juga berpotensi memunculkan ketidakpercayaan di antara kekuatan politik pendukung pemerintah.
Menurutnya, stabilitas pemerintahan tidak cukup dibangun melalui kesepakatan politik, tetapi harus didasarkan pada kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional.
Dua Kriteria Wakil Presiden
Prof. Syarif menyampaikan dua kriteria utama yang perlu dimiliki calon Wakil Presiden. Pertama, figur tersebut harus profesional dan mempunyai kapasitas untuk menjadi tangan kanan Presiden dalam menjalankan agenda pemerintahan.
Kedua, calon Wakil Presiden harus memiliki rekam jejak yang tidak kontroversial, baik dalam aspek politik maupun agama.
Ia juga mengingatkan agar label independen atau nonpartai tidak sekadar menjadi kamuflase untuk menyembunyikan kepentingan kelompok politik tertentu.
Menurutnya, masyarakat tetap dapat menilai apakah seorang figur benar-benar independen atau justru menjadi representasi kepentingan politik di belakangnya.
Dorong Pimpinan DPD RI Jadi Alternatif
Sebagai alternatif, Prof. Syarif membuka peluang agar Presiden mempertimbangkan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai calon Wakil Presiden.
Ia menilai DPD memiliki posisi strategis sebagai representasi daerah yang dapat menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Salah satu nama yang mulai diperbincangkan adalah Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin. Pengalamannya sebagai Wakil Gubernur Bengkulu, anggota DPD, hingga Ketua DPD RI dinilai menjadi modal dalam mempertimbangkan kapasitas kepemimpinannya.
Di sisi lain, nama Sufmi Dasco Ahmad juga muncul sebagai salah satu kandidat dari kalangan politik.
Pandangan Ketua PWNU Kalbar tersebut menambah perspektif dalam dinamika pengisian kursi Wakil Presiden. Pada akhirnya, penentuan figur pendamping Presiden Prabowo diharapkan tidak semata-mata menjadi hasil kompromi elite, tetapi benar-benar mempertimbangkan kapasitas, integritas, stabilitas pemerintahan, dan kepentingan rakyat.
Sumber: Media Indonesia, 18 November 2026.