TpCpTSzlTSApTfC8TUOiGfC8BY==
Light Dark
Mentan Ungkap 13 Tersangka Kasus Beras, 15 Merek Terlibat dalam Dugaan Penyimpangan

Mentan Ungkap 13 Tersangka Kasus Beras, 15 Merek Terlibat dalam Dugaan Penyimpangan

Daftar Isi
×
GENREPUBLIKA.COM — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan perkara pelanggaran tata niaga beras yang melibatkan 15 merek.

Pengungkapan tersebut disampaikan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/11/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperketat pengawasan dan menindak praktik pengoplosan, manipulasi mutu, serta berbagai bentuk penyimpangan dalam perdagangan beras.

Menurut Amran, persoalan beras merupakan isu strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku usaha yang mengambil keuntungan melalui praktik perdagangan yang merugikan konsumen.

Selain dugaan pengoplosan, pemerintah juga menyoroti pelanggaran standar kualitas beras dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Para pelaku usaha diminta segera menyesuaikan harga dengan ketentuan yang berlaku sebelum dilakukan penindakan.

Amran menjelaskan, beras merupakan komoditas yang mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah. HET diberlakukan untuk melindungi konsumen, sedangkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bertujuan menjaga kesejahteraan petani.

“Beras ini disubsidi pemerintah. Ada HET untuk menjaga konsumen dan HPP untuk menjaga petani. Dua-duanya kita jaga. Jangan ada yang mengambil keuntungan semena-mena. Pasti kami kejar dan kami tindak,” ujar Amran.

Ia menambahkan, pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha hingga proses pidana. Ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp1,5 miliar juga dapat dikenakan sesuai ketentuan hukum.

Pengawasan Beras Diperluas

Dalam penanganan kasus beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pemerintah menemukan sejumlah modus penyimpangan. Di antaranya membawa beras ke penggilingan untuk diproses ulang, mengganti kemasan dengan karung berbeda, hingga memindahkan muatan ke lokasi tersembunyi guna mengubah identitas produk.

Upaya pengawasan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam kurun waktu sekitar dua minggu, Kementerian Pertanian menerima 340 laporan melalui kanal pengaduan Lapor Pak Amran. Laporan tersebut mencakup persoalan beras, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga program cetak sawah.

Sementara itu, pengawasan terhadap dugaan pelanggaran beras fortifikasi telah dilakukan sejak April 2026. Pada Juli hingga Agustus 2026, pemeriksaan diperluas ke 11 provinsi dengan menguji 190 sampel dari 27 nama dagang.

Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 25 merek tidak memenuhi standar kandungan gizi dan mutu karena terdapat ketidaksesuaian antara hasil pengujian laboratorium dengan informasi pada kemasan.

Temuan tersebut diumumkan pada 15 September 2026 dan ditindaklanjuti melalui perintah penarikan produk, pencabutan izin, serta proses hukum terhadap pihak yang terlibat.

Penyidikan kemudian berlanjut terhadap produsen PT DTA pada 21 Oktober 2026. Pada 30 Oktober 2026, Satgas Pangan Polri bersama Polda Sumatera Utara juga mengungkap dugaan pelanggaran produksi beras fortifikasi di PT UDS, Kabupaten Deli Serdang, dengan menyita lebih dari 15 ton beras beserta sejumlah mesin produksi.

Pemerintah memastikan pengawasan akan terus diperkuat dari tahap produksi, distribusi, hingga penjualan. Langkah tersebut diharapkan mampu melindungi konsumen, menjaga kepentingan petani, sekaligus menciptakan tata niaga pangan yang lebih transparan dan berkeadilan.

Sumber: Katadata.co.id, 8 November 2026.