Di tengah meningkatnya krisis lingkungan, mulai dari deforestasi, pencemaran sungai, konflik agraria, hingga bencana ekologis, kita membutuhkan cara pandang keagamaan yang tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan alam dan sesamanya. Agama seharusnya tidak berhenti sebagai seperangkat ritual dan doktrin moral, melainkan hadir sebagai kekuatan yang mampu membaca, mengkritik, dan mengubah realitas sosial. Dalam konteks ini, pemikiran Moeslim Abdurrahman, seorang cendekiawan muslim Indonesia, menarik untuk dihadirkan kembali. Gagasan Islam transformatif yang dikembangkannya memberikan landasan intelektual untuk memahami bahwa keberagamaan harus memiliki keberpihakan terhadap kehidupan, keadilan, dan kelompok-kelompok yang mengalami penindasan.
Moeslim Abdurrahman (1948–2012) dikenal sebagai intelektual muslim, antropolog, dan pemikir sosial-keagamaan yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan marginalisasi. Latar belakang pendidikan keagamaan serta pengalamannya dalam disiplin ilmu sosial membentuk karakter pemikirannya yang kritis dan kontekstual. Ia tidak hanya mempelajari agama sebagai teks normatif, tetapi juga berusaha memahami bagaimana agama berhadapan dengan kenyataan kehidupan masyarakat. Pendekatan antropologis dan sosial yang digunakannya membuat pemikiran keagamaannya memiliki dimensi praksis. Baginya, Islam harus mampu menjawab persoalan konkret umat, terutama mereka yang selama ini tidak memperoleh akses terhadap keadilan dan kesejahteraan.
Salah satu gagasan utama Moeslim adalah Islam transformatif. Gagasan ini berangkat dari kritik terhadap keberagamaan yang terlalu menekankan aspek ritual, tetapi kurang memberikan perhatian terhadap persoalan ketidakadilan sosial. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin agama berkembang secara simbolis dan institusional, sementara kemiskinan, ketimpangan, serta penindasan tetap berlangsung di tengah masyarakat. Islam, dalam perspektifnya, harus menjadi kekuatan yang mendorong perubahan sosial. Keberagamaan tidak cukup diukur dari kesalehan individual, tetapi juga harus tercermin dalam kemampuan memperjuangkan kehidupan yang lebih adil. Dengan demikian, teologi tidak boleh berhenti pada pembicaraan tentang hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, tetapi harus melahirkan tanggung jawab horizontal terhadap sesama manusia dan lingkungan kehidupannya.
Dalam kerangka tersebut, Moeslim mengembangkan pendekatan teologi transformatif yang memiliki kedekatan dengan tradisi teologi pembebasan. Agama harus memiliki keberpihakan terhadap kelompok miskin, tertindas, dan terpinggirkan. Ia mengkritik struktur sosial yang menyebabkan sebagian kelompok menikmati kemajuan, sementara kelompok lainnya justru menanggung beban pembangunan. Pemikiran ini relevan untuk membaca pembangunan modern yang sering kali hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tanpa memperhitungkan distribusi manfaat maupun dampaknya terhadap masyarakat. Pertanyaan mendasar yang dapat ditarik dari pemikirannya adalah: siapa yang menikmati hasil pembangunan dan siapa yang harus menanggung kerugiannya? Pertanyaan ini menjadi penting ketika pembangunan berhadapan dengan persoalan lingkungan.
Meskipun Moeslim tidak dikenal sebagai perumus teori ekologi secara khusus, kerangka Islam transformatif yang dikembangkannya dapat diperluas untuk membaca persoalan krisis lingkungan. Sebab, kerusakan ekologis bukan semata-mata persoalan alam, melainkan juga persoalan sosial, ekonomi, politik, dan ketidakadilan. Pencemaran sungai, kerusakan hutan, pertambangan yang tidak terkendali, dan alih fungsi lahan tidak selalu memberikan dampak yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat. Kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi mungkin dapat menghindari dampak kerusakan tersebut, sedangkan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada tanah, hutan, sungai, dan laut justru menjadi kelompok yang paling rentan. Dalam perspektif transformatif, krisis ekologis dengan demikian harus dibaca sebagai persoalan keadilan sosial.
Di sinilah relevansi pemikiran Moeslim dapat dikembangkan menuju gagasan keadilan ekologis (ecological justice). Keadilan ekologis menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus hak untuk tidak menjadi korban dari aktivitas ekonomi yang merusak alam. Masyarakat sekitar kawasan industri, pertambangan, perkebunan, dan wilayah pesisir sering kali menghadapi persoalan pencemaran, kehilangan ruang hidup, hingga kerentanan ekonomi. Jika pembangunan hanya menguntungkan pemilik modal, sementara masyarakat lokal menanggung kerusakan lingkungan, maka persoalannya bukan lagi sekadar kegagalan pengelolaan alam, melainkan juga ketidakadilan struktural. Cara membaca semacam ini sejalan dengan semangat Islam transformatif yang menghendaki keberpihakan terhadap kelompok yang paling rentan.
Lebih jauh, pemikiran Moeslim dapat menjadi pintu masuk untuk mengkritik paradigma pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Modernisasi sering kali dipahami sebagai peningkatan investasi, industrialisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan yang merata. Ketika pembangunan mengabaikan daya dukung lingkungan dan hak masyarakat lokal, kemajuan justru dapat melahirkan kemiskinan baru, konflik sosial, serta kerusakan ekologis. Dalam konteks ini, Islam transformatif mengajak kita mengubah pertanyaan pembangunan: bukan hanya seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga seberapa adil manfaatnya didistribusikan dan seberapa besar kehidupan manusia serta alam terlindungi.
Pemikiran tersebut juga membuka ruang untuk menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, pesisir, sungai, dan kawasan pertanian memiliki pengetahuan serta pengalaman panjang dalam memahami ekosistemnya. Sayangnya, dalam banyak proses pembangunan, pengetahuan lokal sering kali tidak memperoleh ruang yang memadai dalam pengambilan keputusan. Kebijakan lingkungan lebih banyak ditentukan melalui kepentingan birokrasi dan ekonomi, sementara suara masyarakat terdampak kurang diperhitungkan. Jika mengikuti semangat pemikiran Moeslim, transformasi sosial harus dimulai dengan memberikan ruang partisipasi kepada kelompok yang selama ini tidak memiliki kekuatan untuk menentukan masa depannya sendiri. Dengan demikian, gerakan ekologis bukan sekadar kampanye menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga perjuangan memperkuat hak dan kedaulatan masyarakat atas ruang hidupnya.
Dimensi lain yang dapat dikembangkan adalah hubungan antara kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Keduanya sering kali membentuk lingkaran persoalan yang saling memperkuat. Masyarakat miskin memiliki keterbatasan akses terhadap air bersih, sanitasi, energi, dan tempat tinggal yang layak, sehingga lebih rentan menghadapi dampak pencemaran dan perubahan iklim. Sebaliknya, kerusakan sumber daya alam dapat menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada pertanian, perikanan, dan hasil hutan. Dalam situasi tersebut, penyelesaian persoalan lingkungan tidak cukup hanya melalui pendekatan konservasi, tetapi juga harus disertai pemberdayaan ekonomi, pemerataan akses sumber daya, dan perlindungan sosial. Inilah salah satu ruang aktualisasi Islam transformatif: membebaskan manusia dari kemiskinan sekaligus melindungi lingkungan yang menjadi sumber kehidupannya.
Pemikiran Moeslim juga penting untuk membangun kesadaran bahwa kesalehan tidak semestinya berhenti pada hubungan individual dengan Tuhan. Kesalehan harus memiliki konsekuensi sosial dan ekologis. Seseorang tidak dapat mengklaim memiliki kepedulian terhadap kehidupan, sementara aktivitas dan kebijakan yang didukungnya justru menghancurkan ruang hidup masyarakat lain. Dalam perspektif pengembangan pemikiran Islam transformatif, merawat alam dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan. Manusia bukan pemilik mutlak bumi yang bebas mengeksploitasinya tanpa batas, melainkan pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Kesadaran tersebut dapat memperluas makna ibadah, dari yang semula dipahami sebatas ritual personal menjadi tindakan nyata dalam menjaga kemaslahatan bersama.
Di tengah krisis iklim global, perspektif ini semakin penting. Perubahan iklim tidak hanya menghadirkan kenaikan suhu bumi, tetapi juga meningkatkan risiko kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, dan gangguan terhadap sistem pangan. Dampaknya tidak dirasakan secara setara. Nelayan kecil, petani, masyarakat pesisir, dan kelompok berpenghasilan rendah memiliki kapasitas adaptasi yang lebih terbatas dibandingkan kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar. Oleh karena itu, krisis iklim tidak bisa hanya dibicarakan sebagai persoalan ilmiah dan teknis, tetapi juga harus dipahami sebagai persoalan keadilan. Melalui pendekatan Islam transformatif, kesadaran ekologis dapat diarahkan pada perjuangan membangun kebijakan yang melindungi kelompok rentan dan memastikan bahwa transisi menuju pembangunan berkelanjutan tidak melahirkan bentuk ketidakadilan baru.
Relevansi lainnya terletak pada peran intelektual dan gerakan sosial. Moeslim memperlihatkan bahwa pemikiran keagamaan harus berhubungan dengan kerja-kerja nyata di tengah masyarakat. Intelektual tidak cukup hanya menghasilkan wacana, tetapi harus mampu membaca struktur persoalan, mengorganisasi kesadaran, dan mendorong perubahan. Prinsip ini dapat diterapkan dalam gerakan lingkungan yang melibatkan mahasiswa, organisasi keagamaan, komunitas lokal, dan masyarakat sipil. Gerakan ekologis perlu melampaui kegiatan seremonial seperti penanaman pohon dan kampanye kebersihan. Ia juga harus berani membicarakan tata kelola sumber daya alam, konflik agraria, pencemaran industri, perlindungan masyarakat adat, serta tanggung jawab negara dan korporasi. Dengan demikian, gerakan lingkungan dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang memiliki basis pengetahuan, keberpihakan, dan agenda perubahan.
Bagi generasi muda, pemikiran Moeslim dapat menjadi inspirasi untuk membangun corak keberagamaan yang lebih responsif terhadap tantangan zaman. Mahasiswa dan aktivis organisasi keagamaan perlu memperluas pemahaman bahwa persoalan lingkungan bukan isu tambahan yang terpisah dari perjuangan sosial. Kerusakan alam berkaitan erat dengan kemiskinan, ketimpangan, kesehatan masyarakat, konflik sumber daya, dan masa depan generasi mendatang. Karena itu, gerakan intelektual dan dakwah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan ekologis. Membaca Al-Qur'an, mendalami ilmu pengetahuan, memahami realitas sosial, dan melakukan advokasi lingkungan dapat menjadi bagian dari satu kesatuan gerakan yang saling melengkapi. Intelektualitas keagamaan harus mampu menghadirkan jawaban terhadap persoalan kehidupan, bukan sekadar mengulang perdebatan yang jauh dari kebutuhan masyarakat.
Moeslim Abdurrahman telah wafat pada 2012, tetapi gagasan Islam transformatif yang diwariskannya masih menyimpan relevansi besar bagi Indonesia hari ini. Pemikirannya mengingatkan bahwa agama harus memiliki keberanian untuk berpihak, mengkritik ketidakadilan, dan memperjuangkan perubahan. Dalam konteks krisis lingkungan, semangat tersebut dapat diperluas menjadi perjuangan keadilan ekologis, yakni memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan masyarakat kecil dan keberlangsungan alam. Barangkali inilah salah satu cara penting untuk menghidupkan kembali warisan intelektual Moeslim: menjadikan agama bukan hanya sebagai sumber kesalehan individual, tetapi juga sebagai kekuatan transformasi sosial dan ekologis. Sebab, menjaga kemanusiaan pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari menjaga bumi sebagai ruang bersama tempat seluruh kehidupan berlangsung.