TpCpTSzlTSApTfC8TUOiGfC8BY==
Light Dark
Pengamat Siber Soroti Lemahnya Pengawasan Sistem Penyadapan, Desak Audit Menyeluruh

Pengamat Siber Soroti Lemahnya Pengawasan Sistem Penyadapan, Desak Audit Menyeluruh

Daftar Isi
×
GENREPUBLIKA.COM | Jakarta — Pengamat keamanan siber Pratama Persadha menyoroti dugaan lemahnya pengawasan terhadap sistem penyadapan menyusul kasus penyadapan ilegal yang diduga menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Menurutnya, kelemahan dalam pengaturan akses, mekanisme otorisasi, serta pengawasan internal berpotensi membuka celah penyalahgunaan teknologi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum.

Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa dilengkapi dasar penyelidikan maupun penyidikan yang sah.

“Dari sisi keamanan siber, kasus ini memperlihatkan kelemahan pada kontrol akses, otorisasi, dan pengawasan internal. Memasukkan nomor ke dalam LIMS seharusnya tidak bisa dilakukan sembarang pengguna,” ungkap Pratama kepada Beritasatu.com, Rabu (4/11/2026).

Pratama menjelaskan bahwa LIMS merupakan sistem yang menghubungkan permintaan penyadapan aparat penegak hukum dengan jaringan operator telekomunikasi. Melalui sistem tersebut, instruksi intersepsi diteruskan kepada operator untuk menyalin komunikasi target ke pusat pemantauan yang memiliki kewenangan.

Informasi yang dapat diperoleh melalui mekanisme ini meliputi isi komunikasi dan metadata, seperti nomor yang dihubungi, waktu, serta durasi komunikasi. Namun, akses terhadap isi komunikasi bergantung pada jenis layanan dan teknologi enkripsi yang digunakan. Komunikasi dengan perlindungan enkripsi end-to-end tidak serta-merta dapat dibaca melalui intersepsi pada jaringan operator.

Ia juga menegaskan bahwa LIMS berbeda dengan perangkat lunak mata-mata (spyware) seperti Pegasus atau Predator yang bekerja dengan menyusup langsung ke perangkat target. Dengan demikian, belum tersedia informasi teknis yang cukup untuk memastikan bahwa dugaan penyadapan dalam kasus tersebut melibatkan perangkat lunak tertentu.

Kontrol Akses dan Proses Verifikasi Perlu Diperketat

Menurut Pratama, salah satu aspek penting yang perlu ditelusuri adalah pengaturan kewenangan pengguna dalam sistem penyadapan. Risiko penyalahgunaan akan meningkat apabila satu pejabat dapat mengajukan target, memberikan persetujuan, menjalankan penyadapan, sekaligus mengelola hasil intersepsi.

Karena itu, setiap tahapan, mulai dari pengajuan, persetujuan, pelaksanaan hingga pengelolaan hasil penyadapan, perlu dipisahkan ke dalam kewenangan yang berbeda. Pembagian tersebut bertujuan mencegah satu pihak mengendalikan seluruh proses tanpa pengawasan.

Selain itu, setiap permintaan penyadapan harus melalui verifikasi berlapis dengan dilengkapi dasar hukum, dokumen permohonan, identitas perkara, serta persetujuan pejabat berwenang. Tanpa prosedur tersebut, sistem berisiko digunakan secara tidak semestinya oleh pihak yang memiliki akses maupun jabatan.

Pratama turut menekankan pentingnya audit trail atau rekam jejak aktivitas sistem. Seluruh aktivitas, mulai dari penambahan nomor, perubahan konfigurasi, pengaktifan penyadapan, pengambilan hasil hingga penghapusan data, harus tercatat secara otomatis dan tidak dapat dimanipulasi operator.

Dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026 juga menjadi perhatian. Jika tindakan tersebut terbukti dilakukan untuk menghilangkan jejak, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga dapat memengaruhi integritas bukti elektronik.

“Dalam sistem yang memiliki pengamanan memadai, penghapusan data dari sistem utama tidak semestinya menghilangkan seluruh rekam jejak. Salinan log perlu disimpan pada infrastruktur terpisah yang tidak dapat diakses oleh administrator sistem utama,” jelasnya.

Menurut Pratama, dugaan penghapusan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui audit menyeluruh. Pemeriksaan dapat mencakup log server, aktivitas akun administrator, konfigurasi jaringan, hingga catatan komunikasi antara LIMS dan operator telekomunikasi.

Dorong Audit Peralatan Penyadapan dan Pengawasan Independen

Lebih lanjut, Pratama menilai pemerintah perlu melakukan audit terhadap seluruh perangkat penyadapan yang digunakan institusi berwenang di Indonesia. Pemeriksaan tersebut tidak hanya mencakup Polri, tetapi juga lembaga lain yang memiliki kewenangan melakukan intersepsi.

Audit perlu meliputi pemetaan jenis perangkat, pihak yang memiliki kewenangan operasional, prosedur penentuan dan persetujuan target, serta sistem pencatatan aktivitas. Selain itu, setiap tindakan penyadapan yang pernah dilakukan perlu diperiksa kesesuaiannya dengan dasar hukum dan dokumen perkara.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC) itu menegaskan bahwa pengawasan tidak seharusnya hanya dilakukan oleh institusi yang menjalankan penyadapan. Mekanisme pemeriksaan independen diperlukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

“Pengamanan LIMS tidak cukup hanya mengandalkan aturan tertulis atau integritas pejabat yang mengoperasikannya. Diperlukan pengawasan yang mencakup aspek hukum, administratif, teknis, dan audit independen,” katanya.

Pratama menguraikan lima langkah yang dapat diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan sistem penyadapan.

Pertama, memperketat prosedur persetujuan. Setiap permintaan penyadapan harus disertai dasar hukum, dokumen perkara, tujuan, identitas target, dan batas waktu pelaksanaan. Proses pengajuan, persetujuan, serta pelaksanaan juga harus melibatkan pihak yang berbeda.

Kedua, membatasi hak akses pengguna berdasarkan tugas dan kewenangannya melalui prinsip separation of duties dan least privilege. Administrator sistem tidak seharusnya secara otomatis memiliki kewenangan menentukan target sekaligus menghapus rekaman operasional.

Ketiga, memastikan seluruh aktivitas sistem tersimpan dalam immutable audit log, yaitu rekam jejak digital yang tidak dapat diubah. Salinan catatan aktivitas juga perlu ditempatkan pada server terpisah agar tidak mudah dimanipulasi oleh administrator sistem utama.

Keempat, melaksanakan audit secara berkala maupun mendadak oleh unit independen. Pengawasan tersebut perlu didukung sistem pendeteksi anomali otomatis untuk mengidentifikasi permintaan tanpa dokumen pendukung, persetujuan yang tidak lengkap, aktivitas di luar kewenangan, hingga penghapusan data yang tidak sesuai prosedur.

Kelima, memperkuat pengawasan eksternal guna memastikan penggunaan LIMS tetap berada dalam koridor hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan, tanpa mengabaikan kerahasiaan operasi penegakan hukum.

“Dengan demikian, penguatan pengawasan dan pengamanan sistem penyadapan menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan teknologi intersepsi tetap digunakan sesuai ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas,” tutupnya.