Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Tiongkok yang berlangsung di Manila, Filipina, Senin (16/11/2026).
Di hadapan para pemimpin negara ASEAN dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, Prabowo menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Laut China Selatan membutuhkan komitmen politik yang berkelanjutan dari seluruh pihak.
Menurutnya, persatuan dan sentralitas ASEAN harus menjadi landasan utama dalam membangun kerja sama serta menjaga stabilitas kawasan.
Prabowo juga berharap perundingan CoC dapat menghasilkan kesepakatan yang efektif, substantif, dan sesuai dengan prinsip hukum internasional.
"Kita berharap dapat segera menuntaskan perundingan mengenai pedoman perilaku yang efektif dan substantif serta sesuai dengan hukum internasional," ujar Prabowo.
Bagi Indonesia, persoalan Laut China Selatan memiliki kepentingan strategis, terutama berkaitan dengan perlindungan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara.
Karena itu, penyelesaian konflik secara damai dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan sekaligus melindungi kepentingan nelayan dan aktivitas ekonomi maritim Indonesia.
Selain membahas persoalan keamanan kawasan, Prabowo juga mendorong penguatan kemitraan strategis ASEAN-Tiongkok, khususnya dalam bidang ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya.
Ia menilai hubungan yang semakin kuat antara ASEAN dan Tiongkok perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan sektor industri.
Melalui forum tersebut, Indonesia kembali menegaskan pentingnya diplomasi, kerja sama multilateral, serta penghormatan terhadap hukum internasional sebagai jalan untuk menjaga perdamaian dan kemakmuran kawasan Asia Tenggara.
Sumber: [Liputan6.com]