TpCpTSzlTSApTfC8TUOiGfC8BY==
Light Dark
Relokasi Badak Jawa Menuai Penolakan, Masyarakat Banten Pertanyakan Arah Kebijakan Konservasi

Relokasi Badak Jawa Menuai Penolakan, Masyarakat Banten Pertanyakan Arah Kebijakan Konservasi

Daftar Isi
×
GENREPUBLIKA.COM – PANDEGLANG – Wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, menuai keberatan dari berbagai elemen masyarakat.

Bagi masyarakat sekitar Ujung Kulon, keberadaan badak Jawa bukan sekadar persoalan pelestarian satwa langka. Satwa endemik tersebut telah menjadi bagian dari identitas, kebanggaan, sejarah, dan kekayaan alam Banten.

Rencana yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, tersebut didasari kekhawatiran terhadap ancaman bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami Selat Sunda, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Namun, dari sudut pandang masyarakat, muncul pertanyaan mendasar: apakah pemindahan badak merupakan solusi terbaik, atau justru perlu ada penguatan perlindungan terhadap habitat aslinya?

Badak Jawa Bukan Sekadar Satwa, tetapi Identitas Daerah

Penolakan datang dari berbagai kalangan. Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi menyatakan keberatan terhadap wacana tersebut. Menurutnya, badak Jawa merupakan salah satu ikon Kabupaten Pandeglang yang keberadaannya telah melekat dengan identitas daerah.

Keberatan serupa disampaikan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah. Ia menilai keberadaan badak Jawa merupakan aset dan identitas Provinsi Banten.

Sementara itu, masyarakat Ujung Kulon juga menyampaikan kekhawatiran bahwa pemindahan satwa tersebut dapat menghilangkan bagian penting dari warisan alam yang selama ini mereka banggakan.

Masyarakat Ingin Dilibatkan, Bukan Sekadar Menjadi Penonton

Persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui pertimbangan pemerintah pusat dan para ahli konservasi saja. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan Ujung Kulon juga harus mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi.

Kebijakan yang menyangkut lingkungan hidup semestinya dibangun melalui komunikasi terbuka, partisipasi publik, dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat perlu mengetahui apa alasan mendasar pemindahan, bagaimana risiko terhadap keselamatan badak, serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi warga sekitar.

Jangan sampai masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan konservasi justru tidak memiliki suara dalam menentukan masa depan kekayaan alam di wilayahnya sendiri.

Jangan Lupakan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Ujung Kulon

Di balik isu konservasi, terdapat kehidupan masyarakat yang juga perlu diperhatikan. Kawasan Ujung Kulon memiliki hubungan dengan aktivitas sosial dan ekonomi warga, termasuk sektor pariwisata, jasa lokal, dan usaha masyarakat.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan konservasi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan badak Jawa seharusnya tidak hanya diukur dari keberhasilan mempertahankan populasi satwa, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun hubungan harmonis antara manusia, lingkungan, dan kawasan konservasi.

Konservasi Harus Berpihak pada Kelestarian dan Keadilan

Kementerian Kehutanan sendiri telah menegaskan bahwa pemindahan ke Alas Purwo masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan resmi. Alas Purwo masih dikaji sebagai calon habitat kedua, sementara Ujung Kulon tetap menjadi prioritas perlindungan.

Dalam konteks ini, masyarakat tidak harus diposisikan berhadapan dengan kepentingan konservasi. Keduanya justru harus berjalan beriringan.

Pemerintah perlu membuka hasil kajian secara transparan, melibatkan masyarakat lokal, tokoh adat, akademisi, organisasi lingkungan, serta pemerintah daerah sebelum mengambil keputusan.

Pada akhirnya, badak Jawa bukan hanya milik pemerintah, bukan pula sekadar simbol pariwisata daerah. Ia merupakan bagian dari kekayaan hayati Indonesia yang harus diwariskan kepada generasi mendatang.

Menyelamatkan badak Jawa adalah kewajiban negara, tetapi mendengarkan masyarakat adalah bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan.