TpCpTSzlTSApTfC8TUOiGfC8BY==
Light Dark
Tommy Indratama Terlapor Kasus Kekerasan Seksual di Private Party Jakarta Selatan Belum Ditetapkan Status Hukumnya dan Belum dikenai Penahanan

Tommy Indratama Terlapor Kasus Kekerasan Seksual di Private Party Jakarta Selatan Belum Ditetapkan Status Hukumnya dan Belum dikenai Penahanan

Daftar Isi
×


GENREPUBLIKA.COM  Penanganan perkara dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan disk jockey (DJ) perempuan berinisial AM hingga saat ini masih dalam tahap penyidikan. Hingga saat ini, terlapor berinisial TI belum ditetapkan sebagai tersangka maupun dikenai penahanan. Polda Metro Jaya menyatakan bahwa penyidik akan menggelar perkara untuk menentukan tindak lanjut serta status hukum terlapor berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, penyidik akan segera menentukan status hukum TI dalam perkara tersebut. “Penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tindak lanjut serta status hukum terlapor sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Budi saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat, Jumat (14/8/2026).

Penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dengan memeriksa korban, terlapor dan sejumlah saksi. “Dalam penanganan perkara, penyidik telah memeriksa korban, terlapor berinisial TI, serta sejumlah saksi,” ungkap Budi. Budi belum menjelaskan secara rinci kronologi kejadian maupun identitas TI dan masih melakukan pendalaman terhadap seluruh keterangan yang diperoleh serta mengumpulkan barang bukti untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.

Berdasarkan hasil visum terdapat luka akibat kekerasan “Ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban yang menurut kesimpulan medis disebabkan kekerasan tumpul,” kata Budi. yang selanjutnya akan dikaji bersama ahli medis untuk mengetahui karakteristik luka dan kesesuaiannya dengan kronologi peristiwa yang dilaporkan.

Korban membuat laporan kepada pihak kepolisian pada 15 Februari 2026, dua hari setelah dugaan peristiwa terjadi. Sementara setelah hampir 6 bulan pasca pelaporan tindak kekerasan tersebut, identitas terlapor yang beredar di berbagai platform media sosial belum memperoleh konfirmasi resmi dari kepolisian. Oleh karena itu, informasi yang semakin berkembang diruang publik harus disikapi pihak yang berwenang dengan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar tidak membentuk opini yang dapat mengganggu independensi proses penyidikan maupun merugikan para pihak yang terlibat.

Oleh karena itu profesionalisme penyidik, transparansi proses penegakan hukum, serta ketepatan penerapan prosedur menjadi prasyarat penting untuk menghadirkan kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum akan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat menyelesaikan perkara secara objektif, akuntabel, dan bebas dari intervensi, sehingga hak korban terlindungi tanpa mengesampingkan hak-hak terlapor sebagai bagian dari prinsip negara hukum.

Tim Redaksi
Ayu Septia