GENREPUBLIKA.COM | Profesi nelayan adalah salah satu pahlawan pangan bangsa ini. Tapi kita semua tahu, nasib mereka sering kali jauh dari kata layak. Tangkapan melimpah, tapi harganya ditekan habis oleh tengkulak. Mau melaut lagi besok, eh, solar susah dicari. Wajar kalau banyak nelayan merasa berjuang sendirian tanpa arah yang jelas.
Kabar baiknya, pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi bersatu memperkuat sinergi antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), sebagai strategi mendorong kesejahteraan nelayan.
Kolaborasi, Bukan Kerja Sendiri-Sendiri
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, kolaborasi ini bertujuan memperkuat pengelolaan dan operasional KNMP, sejalan dengan Peraturan Presiden soal tata kelola KDKMP. Poin pentingnya: infrastruktur yang sudah ada di kampung nelayan akan dioptimalkan sebagai pusat kegiatan koperasi, bukan dibangun ulang dari nol.
Ibaratnya begini: kita bikin kue enak di rumah, tapi bingung cara jualnya, akhirnya cuma dititip di warung depan dengan harga murah. Tapi kalau kita gabung dengan koperasi yang punya toko besar dan jaringan luas, kue kita pasti laku mahal. Nah, Koperasi Desa ini ibarat "toko besar" yang siap menampung dan menjualkan hasil tangkapan para nelayan.
Sinjai Jadi Contoh Pertama
Langkah ini pertama kali diuji coba di KNMP Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, lewat penandatanganan MoU dan SKB pengelolaan KNMP pada Jumat, 25 September 2026. Dengan sinergi ini, hasil tangkapan nelayan akan diserap koperasi, lalu dipasarkan lewat jaringan KDKMP atau diolah jadi produk bernilai tambah lebih tinggi.
Ferry juga memastikan nelayan yang bergabung sebagai anggota koperasi akan mendapat kemudahan akses pembiayaan dan modal kerja. Ia bahkan mencatat pertumbuhan ekonomi Sinjai yang mencapai 11 persen, sebagian besar disumbang sektor perikanan bukti besarnya potensi yang bisa digarap lebih serius.
Jujur Soal Tantangan, Bukan Jualan Janji
Yang menarik, pemerintah tidak asal klaim nelayan akan langsung sejahtera dalam semalam. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono blak-blakan mengakui bahwa ketersediaan bahan bakar bagi nelayan masih menjadi kendala yang harus dibereskan secara bertahap.
Justru sikap terbuka inilah yang menunjukkan kerja terukur dan transparan: pemerintah tidak overclaim, tapi berani mengakui pekerjaan rumah yang masih ada dan berkomitmen menuntaskannya
Kenapa Ini Penting?
Selama ini, sering kita dengar keluhan: kenapa program pemerintah cuma seremonial, sementara nelayan tetap susah beli solar dan harga ikan dipermainkan tengkulak? Nah, kali ini berbeda. Kemenkop dan KKP menyatukan kekuatan agar fasilitas tidak tumpang tindih dan anggaran tidak mubazir satu ekosistem terpadu untuk membereskan rantai pasok hasil tangkapan sekaligus urusan bahan bakar harian.
Koperasi Desa hadir sebagai pembeli resmi ikan nelayan dengan harga wajar, membantu akses modal, hingga ikut memikirkan solusi bahan bakar. Nelayan pun bisa lebih fokus melaut dengan tenang, tanpa harus pusing memikirkan ke mana harus menjual hasil tangkapannya.
Memang hasilnya butuh waktu untuk benar-benar terbukti. Tapi keberanian mendobrak ego sektoral antar-kementerian dan membangun sistem yang melindungi nasib nelayan adalah langkah awal yang patut diapresiasi. Yuk, kita kawal terus eksekusi program ini di lapangan demi nelayan kita, demi Indonesia yang lebih adil!
