Heru menilai pemerintah perlu lebih mengedepankan efisiensi anggaran, terutama ketika masyarakat juga didorong untuk melakukan penghematan. Menurutnya, bertambahnya posisi dan perubahan komposisi kabinet berpotensi meningkatkan beban belanja negara.
“Ketika rakyat diminta berhemat, Istana justru memperbesar lingkaran kekuasaan dengan melantik puluhan pejabat baru. Ini paradoks anggaran yang berbalik arah dari janji efisiensi,” kata Heru, Senin (5/10/2026).
Ia juga menyoroti jumlah pembantu Presiden yang disebut mencapai 161 orang. Menurut Heru, kondisi tersebut perlu dievaluasi di tengah tekanan fiskal dan defisit anggaran yang disebut mencapai Rp240 triliun.
Heru mengingatkan bahwa penambahan struktur pemerintahan perlu disertai ukuran efisiensi dan kejelasan fungsi. Ia meminta setiap jabatan yang dibentuk memiliki peran serta kontribusi yang jelas terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Struktur gemuk ini berdiri di atas defisit yang menganga. Rakyat dipaksa menanggung beban, sementara elite terus menambah kursi kekuasaan,” ujarnya.
Soroti Konsolidasi Politik
Selain struktur kabinet, Heru turut mengkritik langkah pemerintah merangkul sejumlah tokoh yang sebelumnya dikenal vokal mengkritik kekuasaan.
Ia mengingatkan agar konsolidasi politik tidak mengurangi fungsi kontrol masyarakat terhadap pemerintah.
“Mengundang oposisi ke meja kekuasaan bukanlah tanda kedewasaan politik, melainkan cara membungkam kritik. Demokrasi tidak boleh dikorbankan demi konsolidasi sesaat,” tegasnya.
Heru juga menyoroti program pemerintah yang memiliki anggaran besar, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia meminta pengawasan terhadap program-program tersebut diperkuat untuk mencegah potensi kebocoran anggaran dan penyimpangan.
“Jika anggaran jumbo ini dibiarkan bocor, maka masa depan rakyat akan ikut bocor. Presiden harus menunjukkan kemauan politik yang nyata untuk membersihkan program dari praktik menyimpang,” katanya.
Menurut Heru, pemerintah perlu menunjukkan konsistensi antara agenda efisiensi dengan kebijakan politik dan birokrasi yang dijalankan.
Ia juga menyerukan masyarakat menggunakan jalur demokratis untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Kami menyerukan seluruh elemen bangsa untuk turun ke jalan, menyuarakan protes damai, mengambil kembali mandat moral, dan menegakkan konsistensi konstitusi. Stop bagi-bagi jabatan sekarang juga!” tandas Heru.
Sumber:Parlemen Bayangan Kritik Gemuknya Kekuasaan: Stop Tambah Jabatan di Tengah Defisit