GEN REPUBLIKA.COM | Pemerintah kembali menyetor uang hasil penertiban kawasan hutan ke kas negara. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan tahap ke-VIII hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo menyebut total uang tunai yang telah diserahkan dari delapan kali penyerahan mencapai sekitar Rp52 triliun, atau setara sekitar 3 miliar dolar AS, dalam dua tahun masa pemerintahannya. Ia juga berterima kasih kepada Satgas PKH dan mengakui tantangan yang dihadapi tidak ringan. Menurutnya, setiap upaya penertiban, pemberantasan korupsi, penyelundupan, narkotika, hingga perampokan kekayaan negara selalu menghadapi perlawanan.
Rp13,24 Triliun dari Tiga Sumber
Pada tahap ke-VIII ini, uang yang diserahkan ke negara berjumlah Rp13.241.335.681.910, atau sekitar Rp13,24 triliun. Dana itu berasal dari tiga sumber:
-Penagihan denda administratif bidang kehutanan: Rp3,48 triliun
-PNBP Kejaksaan RI dari penanganan tindak pidana khusus: Rp1,54 triliun
-Penerimaan pajak dari wajib pajak yang menjadi tindak lanjut tugas Satgas PKH: Rp8,23 triliun
Lahan 259.230 Hektare Diserahkan
Selain uang, Satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare. Rinciannya:
- 140.762,04 hektare dari sektor perkebunan, diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dikelola oleh Agrinas Palma Nusantara
-118.256,74 hektare berupa hutan konservasi dan hutan lindung, diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk reforestasi atau pemulihan kawasan
-211,95 hektare dari sektor pertambangan, diserahkan kepada Kementerian Kehutanan
Secara keseluruhan, Satgas PKH telah menguasai kembali kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai pihak lain seluas 6.206.212,14 hektare di sektor perkebunan dan 14.633,79 hektare di sektor pertambangan.
Fokus pada Pemulihan Aset
Capaian ini menunjukkan penegakan hukum yang tidak hanya berhenti pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset (asset recovery), yaitu menarik kembali uang dan lahan agar kembali menjadi milik negara. Dana yang masuk ke kas negara dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, sementara lahan yang dikembalikan dikelola kembali atau dipulihkan sebagai kawasan hutan.
