TpCpTSzlTSApTfC8TUOiGfC8BY==
Light Dark
Wacana Pendidikan Gratis Prabowo Dikritik UGM, Kelompok Mampu Diminta Tetap Berkontribusi

Wacana Pendidikan Gratis Prabowo Dikritik UGM, Kelompok Mampu Diminta Tetap Berkontribusi

Daftar Isi
×
GENREPUBLIKA.COM | Yogyakarta - Universitas Gadjah Mada (UGM) mengkritik wacana pemerintah yang ingin membebaskan biaya pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. UGM menilai kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan memprioritaskan masyarakat kurang mampu.

Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Wening Udasmoro, mengatakan penerapan pendidikan gratis bagi seluruh kelompok masyarakat berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial.

Menurut Wening, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi seharusnya tetap membayar biaya pendidikan sebagai bentuk kontribusi dan solidaritas sosial.

“Kalau pendidikan gratis ini kan kalau diberikan pada orang yang kaya itu justru malah menjadi tidak fair,” kata Wening saat ditemui di UGM, Rabu (30/9/2026).

Wening juga menyoroti masih terbatasnya akses masyarakat Indonesia terhadap pendidikan tinggi. Ia menyebut, saat ini akses pendidikan tinggi baru mencakup sekitar 30 persen dari populasi usia kuliah.

Karena itu, menurutnya, kebijakan dan anggaran pendidikan sebaiknya diarahkan untuk memperluas akses bagi masyarakat kurang mampu, termasuk anak-anak dari keluarga miskin yang harus menunda kuliah karena memilih bekerja.

“Karena yang kaya bisa bayar. Orang-orang yang anak-anak jenderal, anak-anak pengusaha digratiskan. Jadi enggak sesuai dengan peruntukannya. Kalau saya sih sebetulnya yang sangat penting itu adalah perluasan,” ujarnya.

UGM Soroti Risiko Kebijakan Populis

Pandangan serupa disampaikan Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Arie Sujito. Ia meminta pemerintah tidak menjadikan pendidikan gratis sekadar narasi politik tanpa menyelesaikan persoalan utama pendidikan dan ketimpangan sosial.

Arie menilai pemerintah perlu terlebih dahulu memperhatikan akar persoalan berupa ketimpangan ekonomi dan sosial sebelum menerapkan program pendidikan gratis dalam skala nasional.

“Tapi dengan demikian kalau mau bicara soal pendidikan gratis, ini kan kayak-kayak kampanye politik aja gitu,” tutur Arie.

Menurut Arie, bantuan pendidikan seharusnya diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi paling rentan serta keluarga yang belum mampu mengakses kesempatan ekonomi secara memadai.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menggunakan pendekatan populis, tetapi turut menyelesaikan persoalan ketimpangan struktural.

“Karena itu, mestinya negara memikirkan problem struktural dibandingkan sekadar populisme,” tegasnya.

Kampus Didorong Identifikasi Penerima Bantuan

Untuk mencegah kebijakan pendidikan gratis salah sasaran, pimpinan UGM menyarankan perguruan tinggi dilibatkan dalam mengidentifikasi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan pembebasan biaya pendidikan.

Dengan mekanisme tersebut, bantuan dapat diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan, sementara masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi tetap berkontribusi terhadap biaya pendidikan secara proporsional.

UGM menilai pendekatan tersebut dapat menjadi alternatif agar kebijakan pembiayaan pendidikan tetap memperluas akses sekaligus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing kelompok masyarakat.