TpCpTSzlTSApTfC8TUOiGfC8BY==
Light Dark
Badak Pindah, Emas Mengintip?

Badak Pindah, Emas Mengintip?

Daftar Isi
×

Di balik wacana penyelamatan Badak Jawa dari ancaman bencana, publik mulai bertanya: apakah yang sedang diselamatkan benar-benar badak, atau ada sesuatu yang lebih berharga di bawah tanah Ujung Kulon?

Indonesia memang negeri yang penuh kejutan. Kadang-kadang, ketika manusia gagal menyelesaikan persoalan di rumahnya sendiri, yang diminta pindah justru penghuninya. Kali ini, giliran Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, melempar gagasan memindahkan sejumlah Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Alasannya terdengar sangat heroik: menyelamatkan badak dari ancaman bencana alam, terutama tsunami akibat gempa bumi maupun letusan Gunung Anak Krakatau. Sebuah niat yang terdengar mulia. Namun, dalam urusan politik dan sumber daya alam, sesuatu yang tampak mulia tetap perlu diperiksa sampai ke akar-akarnya.

Dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada 12 November 2026, Hashim menyampaikan: “Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah.” Ia kemudian melanjutkan, “Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak jawa ke Alas Purwo. Alas Purwo itu di ujung Jawa Timur, paling ujung, berhadapan dengan Pulau Bali.” Itulah pernyataan yang diberitakan media, bukan keputusan resmi pemindahan seluruh populasi badak. Hashim juga menyinggung kemungkinan pendanaan melalui lembaga donor dan investor untuk membangun habitat baru. Jadi, ada dua hal yang perlu diperhatikan: gagasan konservasi dan skema pembiayaannya. Keduanya sama-sama layak mendapat perhatian publik.

Secara nalar, kekhawatiran Hashim bukan tanpa dasar. Ujung Kulon memang berada di kawasan yang memiliki kerentanan geologis. Kita tentu masih mengingat dahsyatnya letusan Krakatau pada 1883 yang memicu tsunami besar di Selat Sunda. Dalam ilmu biologi konservasi, konsentrasi seluruh populasi suatu spesies pada satu kawasan memang menyimpan risiko kepunahan apabila terjadi bencana katastrofik. Konsep population viability dan catastrophic risk mengajarkan pentingnya membangun populasi cadangan di habitat berbeda. Dengan demikian, pengembangan habitat kedua Badak Jawa merupakan gagasan yang secara ilmiah layak dipertimbangkan. Tetapi, sesuatu yang layak dipertimbangkan belum tentu layak langsung dilaksanakan. Di antara keduanya ada jurang bernama penelitian, kehati-hatian, dan tanggung jawab.

Masalahnya, Kementerian Kehutanan sendiri menegaskan bahwa gagasan tersebut masih membutuhkan kajian menyeluruh. Belum ada penetapan lokasi definitif, jumlah badak yang akan dipindahkan, metode pemindahan, maupun jadwal pelaksanaannya. Artinya, pemerintah belum memiliki keputusan teknis yang final. Kita tentu tidak ingin urusan konservasi dikerjakan seperti memindahkan barang kontrakan: hari ini sepakat, besok angkut, lusa mencari alamat baru. Badak bukan koper, bukan pula kendaraan dinas yang bisa dipindahkan antarkota dengan surat tugas. Ia membutuhkan habitat yang sesuai, sumber pakan, air, ruang jelajah, kondisi reproduksi, keragaman genetik, dan perlindungan jangka panjang. Salah sedikit, yang semula diniatkan sebagai penyelamatan bisa berubah menjadi eksperimen mahal dengan taruhan kepunahan.

Namun, persoalan mulai menarik ketika publik menghubungkan wacana relokasi tersebut dengan isu lain: potensi emas di kawasan Ujung Kulon. Di media sosial, beredar pengakuan seorang warganet yang mengaku berasal dari Cibaliung, Pandeglang. Ia mengungkap cerita mengenai keberadaan tambang emas yang pernah dikelola PT Antam melalui PT Cibaliung Sumberdaya. Menurut narasi yang beredar, selama ini terdapat keinginan memperluas wilayah pertambangan ke arah Ujung Kulon, tetapi terhalang status taman nasional sebagai kawasan konservasi. Dari sinilah muncul kecurigaan bahwa pemindahan badak bisa saja membuka jalan bagi kepentingan pertambangan. Tentu, pengakuan warganet bukan bukti hukum. Tetapi, dalam negara yang demokratis, kecurigaan publik tidak semestinya dijawab dengan kemarahan. Ia harus dijawab dengan keterbukaan.

Kita perlu membedakan cerita yang beredar dengan fakta yang dapat diverifikasi. Tambang emas Cibaliung memang bukan cerita karangan. ANTAM pernah mengambil alih proyek tambang emas Cibaliung pada 2009 melalui PT Cibaliung Sumberdaya. Namun, laporan tahunan ANTAM 2023 menyebutkan bahwa tambang emas Cibaliung telah memasuki tahap pascatambang sejak Juni 2022. Lokasinya juga berada di luar batas Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi, benar bahwa ada sejarah pertambangan emas yang berkaitan dengan ANTAM di Pandeglang. Tetapi, klaim bahwa perusahaan tersebut sedang menyiapkan ekspansi ke dalam Taman Nasional Ujung Kulon belum disertai bukti yang dapat diverifikasi. Jangan sampai sejarah tambang dipelintir menjadi bukti adanya rencana tambang baru. Dalam ilmu pengetahuan, dugaan boleh menjadi hipotesis, tetapi tidak boleh menyamar sebagai kesimpulan.

Lalu, apakah benar ada potensi emas di sekitar Ujung Kulon? Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, menjelaskan bahwa secara indikasi geologis, kawasan tersebut memiliki karakteristik batuan yang memungkinkan terbentuknya mineralisasi emas, antara lain berkaitan dengan Formasi Honje atau Cihonje. Namun, ia juga menegaskan bahwa indikasi geologis tidak otomatis berarti terdapat cadangan ekonomis, aktivitas pertambangan, atau rencana eksploitasi. Bahkan, belum ada kajian potensi emas di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Pemerintah Provinsi Banten menegaskan bahwa kawasan taman nasional tertutup bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Dengan demikian, emas memang menjadi bahan pembicaraan geologis, tetapi belum menjadi bukti adanya agenda pertambangan di balik wacana relokasi. Kita perlu membedakan peta geologi dengan peta konspirasi. Keduanya jangan sampai dicetak menggunakan tinta yang sama.

Meski demikian, kecurigaan publik tidak lahir dari ruang hampa. Dalam kajian ekonomi politik lingkungan atau political ecology, kita mengenal bagaimana kekuasaan, modal, kebijakan, dan sumber daya alam saling berkelindan. Sejarah pembangunan di berbagai belahan dunia memperlihatkan bahwa kawasan yang memiliki kekayaan ekologis sekaligus potensi ekonomi kerap menjadi arena tarik-menarik kepentingan. Hutan bisa dibaca sebagai penyimpan karbon, laut sebagai ladang investasi, dan gunung sebagai gudang mineral. Bahkan, satwa langka pun bisa masuk ke dalam kalkulasi kebijakan dan pembiayaan internasional. Karena itu, ketika muncul gagasan memindahkan satwa dari sebuah kawasan konservasi, publik wajar bertanya: apakah seluruh konsekuensi kebijakannya sudah diperhitungkan? Siapa yang mendapatkan manfaat? Siapa yang menanggung risiko? Dan, yang paling penting, apakah ada kepentingan lain yang belum dijelaskan?

Dalam konteks ini, istilah greenwashing patut menjadi bahan refleksi. Istilah tersebut merujuk pada praktik membungkus kepentingan tertentu dengan citra kepedulian lingkungan. Kita tidak sedang menuduh Hashim melakukan greenwashing, apalagi menyimpulkan adanya motif pertambangan yang belum terbukti. Namun, kita juga tidak boleh begitu saja menganggap setiap kebijakan yang memakai kata konservasi pasti steril dari konflik kepentingan. Sebab, sejarah mengajarkan bahwa bahasa penyelamatan lingkungan kadang-kadang dapat menjadi kosmetik bagi kepentingan ekonomi. Jangan sampai hutan dipuji karena menyimpan karbon, tetapi ditebang ketika menyimpan uang. Jangan sampai badak diselamatkan karena memiliki nilai konservasi, tetapi habitatnya justru kehilangan nilai perlindungan. Lingkungan jangan dijadikan panggung sandiwara, sementara aktor sesungguhnya bersembunyi di belakang tirai investasi.

Ada persoalan filosofis yang lebih mendasar: mengapa manusia begitu mudah merasa berhak mengatur rumah makhluk lain? Aldo Leopold, melalui gagasan land ethic, mengingatkan bahwa manusia merupakan bagian dari komunitas ekologis, bukan penguasa tunggal yang berdiri di atas seluruh kehidupan. Arne Naess melalui deep ecology juga mengkritik pandangan yang menempatkan alam hanya sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia. Badak Jawa bukan benda inventaris milik negara yang bisa dipindahkan karena perubahan kebijakan. Ia merupakan bagian dari sejarah evolusi dan keseimbangan ekosistem. Kita boleh merancang habitat kedua, tetapi jangan sampai merasa lebih memahami kebutuhan alam daripada alam itu sendiri. Jangan-jangan, persoalan terbesar kita bukan terletak pada badak yang tinggal di kawasan rawan bencana, melainkan manusia yang terlalu percaya diri menjadi manajer alam semesta.

Lagi pula, Ujung Kulon bukan sekadar alamat tempat tinggal Badak Jawa. Ia merupakan ekosistem yang terdiri atas hutan hujan dataran rendah, rawa, sungai, padang penggembalaan, pesisir, dan berbagai bentuk kehidupan yang saling terhubung. UNESCO menetapkannya sebagai Situs Warisan Dunia karena nilai ekologisnya yang luar biasa. Maka, menyelamatkan Ujung Kulon tidak boleh dipersempit menjadi sekadar menyelamatkan seekor atau beberapa ekor badak. Ada keseluruhan ekosistem yang harus dipertahankan. Jika ancaman tsunami menjadi pertimbangan, pemerintah semestinya juga menjelaskan bagaimana sistem mitigasi bencana, pemantauan geologi, perlindungan pesisir, dan penguatan habitat alami akan dilakukan. Sebab, menyelamatkan penghuninya dengan mengabaikan rumahnya sama saja seperti menyelamatkan ikan, tetapi membiarkan sungainya tercemar.

Di sinilah pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka seluruh rencana dan konsekuensinya. Apabila pengembangan habitat kedua benar-benar diperlukan, kajian ilmiah harus dibuka kepada publik. Kelayakan Alas Purwo harus diuji secara independen, mulai dari daya dukung ekosistem, ketersediaan pakan, potensi penyakit, kondisi reproduksi, hingga risiko terhadap satwa yang telah lebih dahulu hidup di sana. Skema pembiayaan dari lembaga donor dan investor juga perlu dijelaskan. Siapa yang membiayai? Apa bentuk kerja samanya? Apakah ada syarat tertentu? Apakah terdapat kepentingan ekonomi yang melekat pada pendanaan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Ini justru bagian dari pengawasan publik. Kalau memang semuanya demi konservasi, transparansi seharusnya bukan sesuatu yang menakutkan.

Kita juga tidak boleh melupakan masyarakat sekitar Ujung Kulon. Mereka bukan sekadar penonton yang bisa diberi tahu setelah keputusan selesai dibuat. Mereka hidup berdampingan dengan kawasan konservasi, menghadapi konsekuensi kebijakan lingkungan, dan memiliki pengetahuan lokal yang sering kali luput dari laporan para ahli. Dalam perspektif environmental justice, masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut lingkungan dan ruang hidup mereka. Jangan sampai nasib badak diputuskan di ruang konferensi internasional, sementara masyarakat Pandeglang hanya menjadi penonton dari kejauhan. Konservasi tidak boleh menjadi proyek elitis yang mengatasnamakan alam, tetapi lupa mendengarkan manusia yang selama ini hidup bersamanya.

Pada akhirnya, kita tidak perlu menolak mentah-mentah gagasan pengembangan habitat kedua Badak Jawa. Jika kajian ilmiah menyatakan hal itu penting bagi keberlangsungan spesies, silakan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tetapi, ada satu syarat yang tidak bisa ditawar: jangan sampai pemindahan badak menjadi alasan untuk melemahkan perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon. Pemerintah harus memberikan jaminan hukum dan kebijakan bahwa status kawasan konservasi tetap dipertahankan, apa pun hasil kajian relokasi. Jika memang tidak ada agenda pertambangan, buktikan dengan dokumen dan komitmen yang bisa diperiksa publik. Jangan biarkan ruang kosong informasi menjadi lahan subur bagi spekulasi. Sebab, ketidaktransparanan adalah pupuk paling baik bagi tumbuhnya ketidakpercayaan.

Maka, sebelum Badak Jawa benar-benar dipindahkan, mungkin ada baiknya pemerintah lebih dahulu memindahkan seluruh dokumen kajiannya ke meja publik. Jangan sampai badaknya sudah berangkat, tetapi pertanyaannya masih tertinggal di Ujung Kulon. Kita tentu berharap gagasan ini benar-benar lahir dari kepedulian terhadap kelangsungan hidup spesies yang semakin langka, bukan karena ada kepentingan lain yang belum terang. Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar perpindahan beberapa ekor satwa, melainkan masa depan salah satu warisan ekologis paling berharga di Indonesia. Jangan sampai atas nama menyelamatkan badak, kita justru sedang menyiapkan panggung bagi kepentingan yang lain. Badak memang boleh mencari habitat kedua, tetapi Ujung Kulon jangan sampai kehilangan hak untuk tetap menjadi rumahnya.