Kabar tersebut menjadi sorotan karena posisi wakil presiden merupakan bagian penting dalam pemerintahan nasional. Jika benar terjadi, pengunduran diri tersebut tentu akan membawa konsekuensi politik dan ketatanegaraan yang besar.
Dalam keterangannya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat tersebut saat bertemu Prabowo. Pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menjelaskan bahwa keinginan mundur itu disampaikan Gibran di tengah dinamika persoalan hukum yang berkaitan dengan dokumen pendidikannya serta perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Minta Kesempatan Membuktikan Keabsahan Dokumen
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Sementara itu, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Istana juga meluruskan informasi bahwa Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Namun, belum ada pernyataan bahwa pengunduran diri itu telah diterima secara resmi.
Belum Resmi Mengundurkan Diri
Hingga Selasa (10/11/2026), Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pernyataan niat mundur belum dapat disamakan dengan pengunduran diri secara resmi.
Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dinamika politik pemerintahan, persoalan hukum, serta keberlanjutan kepemimpinan nasional.