![]() |
| Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). |
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 untuk mengambil keputusan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada Kamis, 19 November 2026. Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tersebut dihadiri oleh 254 anggota DPR RI.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dengan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Kehadiran anggota dewan menjadi salah satu hal penting dalam pelaksanaan rapat untuk memastikan terpenuhinya ketentuan kuorum.
Berdasarkan keterangan Puan Maharani, daftar hadir yang tercatat pada Sekretariat Jenderal DPR RI telah ditandatangani oleh 361 anggota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 254 anggota hadir secara langsung, sementara sebagian lainnya tercatat izin atau berhalangan hadir karena sakit dan alasan lainnya.
Rapat Paripurna DPR Memenuhi Kuorum
Dalam rapat tersebut, Puan Maharani menyampaikan bahwa jumlah kehadiran anggota DPR telah memenuhi kuorum sehingga sidang dapat dilaksanakan. Ia kemudian secara resmi membuka rapat paripurna yang dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemenuhan kuorum menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut, DPR dapat melanjutkan agenda persidangan sesuai tata tertib dan mekanisme yang berlaku.
Pelaksanaan rapat paripurna ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah melalui proses legislasi cukup panjang.
RUU Perampasan Aset Menjadi Perhatian Publik
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menyampaikan bahwa RUU Perampasan Aset dijadwalkan untuk disahkan melalui rapat paripurna pada 19 November 2026. Ia menyebut pembentukan regulasi tersebut merupakan proses panjang yang telah dinantikan masyarakat selama kurang lebih 18 tahun.
Habiburokhman juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai turut mengawal proses pembentukan undang-undang tersebut sejak awal. Menurutnya, Komisi III DPR mulai mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset sejak September 2025.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan tingkat pertama untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari tahapan legislasi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Pentingnya Pengesahan RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset merupakan regulasi yang berkaitan dengan upaya negara untuk memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana. Kehadiran aturan ini diharapkan dapat memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya, sekaligus membantu pemulihan kerugian negara maupun masyarakat.
Dalam pembahasannya, sejumlah aspek penting menjadi perhatian, antara lain mekanisme perampasan aset, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum, serta transparansi dalam pengelolaan aset.
Selain itu, pengaturan mengenai perampasan aset juga perlu memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut penting agar penerapan regulasi tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.
Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini tidak hanya berkaitan dengan upaya penegakan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan hak masyarakat dan pemulihan kerugian akibat tindak pidana.
DPR Mengambil Keputusan dalam Rapat Paripurna
Berdasarkan informasi resmi DPR RI pada 19 November 2026, DPR telah mengambil keputusan terhadap RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Ketua Panja RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan sebelum pengambilan keputusan.
Pengesahan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan pembentukan regulasi mengenai perampasan aset di Indonesia. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi instrumen hukum untuk mendukung pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara maupun masyarakat yang dirugikan.
Ke depan, pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang tersebut akan menjadi perhatian penting, khususnya terkait efektivitas penerapannya, transparansi pengelolaan aset, dan jaminan perlindungan hak masyarakat.
Sumber: detikNews, 19 November 2026; DPR RI, 19 November 2026.
