TpCpTSzlTSApTfC8TUOiGfC8BY==
Light Dark
PW KAMMI Banten Tolak Relokasi Badak Jawa dan Desak Pencabutan WUP Ujung Kulon

PW KAMMI Banten Tolak Relokasi Badak Jawa dan Desak Pencabutan WUP Ujung Kulon

Daftar Isi
×
Serang, Banten – 17 November 2026
Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Banten secara tegas menolak rencana pemerintah untuk merelokasi sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Narasi mengenai "penyelamatan habitat kedua" dinilai menyimpan sejumlah kejanggalan, terutama di tengah terbitnya kebijakan yang menetapkan perairan di sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Ketua Umum PW KAMMI Banten, Suryansah, S.Kom., menyatakan bahwa pemindahan satwa endemik tersebut merupakan solusi yang keliru dan berpotensi menutupi kegagalan pemerintah dalam menjamin keamanan habitat asli Badak Jawa.

"Pemerintah berdalih relokasi ini untuk menyelamatkan Badak Jawa dari ancaman bencana alam. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ancaman terbesar saat ini adalah perburuan liar dan bayang-bayang eksploitasi tambang. Mengusir Badak Jawa dari tanah Banten sama saja dengan merampas warisan ekologis dan sejarah masyarakat Banten," tegas Suryansah.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Kebijakan Publik PW KAMMI Banten, Yahya 'Ayyasy, S.S.I., menyoroti wacana pemindahan Badak Jawa yang didorong oleh pejabat negara.

"Sangat disayangkan statement pemindahan Badak Jawa tersebut dilontarkan oleh sosok yang berkapasitas selaku Utusan Khusus Presiden. Ambisi dan nafsu bisnisnya sangat terlihat di balik wacana ini, sangat penuh dengan kepentingan. Maka ke depannya, kami menuntut beliau agar berpikir secara mendalam terlebih dahulu sebelum memberikan statement ke publik," kritik Yahya.

PW KAMMI Banten mendasarkan penolakannya pada sejumlah fakta dan pertimbangan berikut.

1. Penetapan WUP di Perairan Ujung Kulon

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65 Tahun 2026 secara mengejutkan memasukkan 44.337 hektare wilayah perairan di sekitar TNUK ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi kebijakan pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi. Terdapat korelasi yang patut dicermati antara wacana pemindahan Badak Jawa yang disuarakan Utusan Khusus Presiden dengan penetapan wilayah perairan tersebut sebagai WUP.

2. Persoalannya adalah Kegagalan Pengamanan, Bukan Kegagalan Habitat

Laporan investigasi independen Auriga Nusantara pada 2023 mengungkap adanya belasan Badak Jawa yang hilang secara tidak wajar serta masuknya pemburu bersenjata api ke zona inti kawasan konservasi. Fakta ini semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah. Persoalan mendasarnya bukan semata-mata kondisi habitat, melainkan lemahnya pengawasan dan pengamanan kawasan. Karena itu, yang harus dibenahi adalah sistem perlindungannya, bukan justru memindahkan satwanya.

3. Risiko Relokasi yang Mengancam Kelangsungan Hidup Badak Jawa

Badak Jawa merupakan satwa yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan dan gangguan akibat aktivitas manusia. Proses pemindahan satwa dengan status konservasi Kritis (Critically Endangered) ke habitat baru yang belum teruji kesesuaiannya mengandung risiko besar terhadap keselamatan dan keberlangsungan hidupnya. Alih-alih menjadi solusi penyelamatan, relokasi yang tidak didasarkan pada kajian ilmiah dan mitigasi risiko yang matang justru berpotensi mempercepat ancaman kepunahan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, PW KAMMI Banten menyatakan sikap sebagai berikut:

1. MENOLAK KERAS segala bentuk rencana relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon. Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa yang harus dipertahankan dan dilindungi.

2. MENDESAK MENTERI ESDM untuk segera mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 65 Tahun 2026 yang menetapkan perairan di sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

3. MENDESAK KEMENTERIAN KEHUTANAN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pengamanan TNUK, mengusut tuntas jaringan perburuan liar hingga aktor intelektual di baliknya, serta memperkuat perlindungan kawasan konservasi.

4. MENGAJAK MASYARAKAT BANTEN untuk merapatkan barisan dalam mengawal kelestarian TNUK dan menolak segala bentuk eksploitasi yang mengancam keberlangsungan ekosistem Ujung Kulon.

Bagi KAMMI Banten, menyelamatkan Badak Jawa berarti menyelamatkan Ujung Kulon secara utuh. Konservasi tidak boleh dijadikan dalih untuk menggeser persoalan ekologis dari satu tempat ke tempat lain, apalagi menjadi pintu masuk bagi kepentingan eksploitasi sumber daya alam.

Alam Banten bukan komoditas yang bisa diobral kepada oligarki tambang dengan mengorbankan satwa endemik yang menjadi bagian dari identitas bangsa!



Bidang Kebijakan Publik
Pengurus Wilayah KAMMI Banten