TpCpTSzlTSApTfC8TUOiGfC8BY==
Light Dark
Relokasi Badak Jawa: Jangan Sampai Konservasi Menjadi Alibi atas Kegagalan Negara Menjaga Habitat

Relokasi Badak Jawa: Jangan Sampai Konservasi Menjadi Alibi atas Kegagalan Negara Menjaga Habitat

Daftar Isi
×
GENREPUBLIKA.COM – Oleh Fajar Nugraha – Saya memandang wacana relokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak boleh diperlakukan sebagai kebijakan teknis konservasi semata. Ini menyangkut tanggung jawab negara dalam menjaga kekayaan ekologis, keberlanjutan lingkungan, serta warisan keanekaragaman hayati yang menjadi milik generasi mendatang.

Sebagai Mahasiswa, saya memandang bahwa setiap kebijakan yang menyangkut kelestarian lingkungan harus berpijak pada kepentingan ekologis jangka panjang, kajian ilmiah yang komprehensif, dan keterbukaan kepada publik.

Kita perlu mengajukan pertanyaan kritis kepada pemerintah: Apakah relokasi benar-benar menjadi kebutuhan ekologis untuk menyelamatkan Badak Jawa, atau justru menjadi respons atas persoalan tata kelola kawasan konservasi yang belum diselesaikan secara mendasar?

Jangan sampai pemerintah terlalu cepat berbicara tentang pemindahan satwa, tetapi belum tuntas menjawab persoalan perlindungan habitat, daya dukung ekosistem, ancaman penyakit, ketersediaan pakan, keamanan kawasan, dan keberlanjutan populasi.

Relokasi bukan pekerjaan memindahkan satwa dari satu tempat ke tempat lain. Ada kehidupan, perilaku, reproduksi, dan keseimbangan ekosistem yang harus dipertimbangkan. Kesalahan dalam mengambil keputusan dapat menghadirkan risiko yang justru lebih besar bagi keberlangsungan spesies yang populasinya sangat terbatas.

Atas dasar itu, saya menyampaikan beberapa sikap:

1. Menuntut transparansi. Setiap rencana relokasi harus didasarkan pada kajian ilmiah yang terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2. Menolak kebijakan yang terburu-buru. Jangan menjadikan relokasi sebagai keputusan administratif tanpa memastikan kesiapan ekologis kawasan tujuan dan keselamatan satwa.

3. Mendesak penguatan perlindungan habitat asli. Pemerintah harus memastikan Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi kawasan konservasi yang terlindungi dari berbagai ancaman ekologis dan aktivitas ilegal.

4. Melibatkan masyarakat dan kalangan akademisi. Masyarakat sekitar, peneliti, perguruan tinggi, serta organisasi lingkungan harus dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan kebijakan.

5. Memastikan akuntabilitas kebijakan konservasi. Pemerintah harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, termasuk keselamatan individu badak, keberhasilan reproduksi, dan keberlanjutan populasi.

Banten memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga Badak Jawa. Ini bukan semata-mata persoalan satwa yang hidup di wilayah administratif Banten, melainkan persoalan ekologis nasional bahkan dunia.

Saya juga mendorong perguruan tinggi, khususnya UIN Banten, untuk tidak hanya menjadi institusi yang berbicara tentang pembangunan intelektual, tetapi turut mengambil peran dalam merespons persoalan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan.

Pada akhirnya, konservasi tidak boleh berhenti pada seberapa jauh pemerintah mampu memindahkan satwa, tetapi harus diukur dari seberapa serius negara menjamin keberlangsungan hidupnya.

Jangan sampai kita berhasil merelokasi Badak Jawa, tetapi gagal menyelamatkan ekosistem yang menjadi rumahnya. Jangan sampai kebijakan konservasi justru menjadi monumen atas kegagalan kita menjaga alam.

Fajar Nugraha
Wakil Presiden Mahasiswa
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten