Update Sekitar – Oleh Imam Faruq Abdullah – Di panggung Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan satu angka. "Mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya," katanya. (investortrust)
Kalimat itu singkat, tetapi sasarannya luas. Prabowo menyebut instruksi itu ditujukan kepada para menteri, terutama Menteri ESDM, untuk semua izin tambang atau IUP. Ia mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 tentang pengelolaan sumber daya alam. Presiden juga membuka peluang agar saham perusahaan tambang dikuasai negara. (Prabowo Instruksikan Bahlil: Minimal 70% Hasil Tambang Harus Masuk Negara +2)
Tiga hari kemudian, arahan itu mulai bergerak ke lapangan. Kapolri Jenderal Suyudi mengerahkan Bareskrim dan Baintelkam untuk mendata seluruh izin usaha pertambangan di Indonesia pada Selasa (17/11/2026). Menurut Kapolri, data itu akan dipakai untuk menentukan mana yang menjadi prioritas. (suara)
Di balik angka yang tegas itu, ada banyak hal yang belum jelas. Media menulis instruksi ini dengan istilah berbeda: hasil tambang, pendapatan tambang, dan hasil pengelolaan IUP. Dari berita yang saya telusuri, belum ada penjelasan teknis tentang apakah 70 persen itu berupa pajak, royalti, pembagian laba, atau kepemilikan saham. Belum terlihat pula aturan turunannya. Karena itu muncul pertanyaan di ruang publik. Kontan, misalnya, menurunkan analisis yang menanyakan apakah wacana ini realistis atau sekadar janji. (kontan)
Pendukung kebijakan ini memandangnya sebagai pelaksanaan amanat konstitusi. Pihak yang masih menunggu kejelasan mempertanyakan mekanisme dan kepastian bagi investor. Keduanya sama-sama bergantung pada hal yang belum diumumkan, yaitu bentuk aturan yang akan lahir dari pendataan izin tersebut.
Untuk saat ini, 70 persen masih berupa arah kebijakan. Ke mana angka itu bermuara akan terlihat dari langkah berikutnya: hasil pendataan IUP dan aturan yang menyertainya.
Imam Faruq Abdullah
